Suara.com - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menjadi pendukung Calon Presiden Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Para menteri pendukung Anies di Kabinet Jokowi pun kini dipertanyakan nasibnya. Benarkah kedudukan mereka akan terancam? Benarkah menteri – menteri itu siap mundur?
Sebagai informasi, kini Nasdem hanya menempatkan satu perwakilannya yang menjabat sebagai menteri, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Sebelumnya, dua menteri lain yang berasal dari Nasdem adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Kedua menteri ini menyatakan mundur dari jabatannya setelah terjerat kasus korupsi. Syahrul terlibat korupsi di tubuh Kementerian Pertanian, sementara Johnny menjadi tersangka dalam kasus korupsi menara BTS.
Kendati demikian, tidak tersiar kabar akan mundurnya Menteri Siti Nurbaya. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah yang mengklaim bahwa sejumlah menteri yang saat ini partainya tergabung dalam Koalisi Perubahan dan mendukung Anies Baswedan sebagai capres akan ditarik dari kabinet.
Merespons hal tersebut, Juru Bicara Timnas Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Surya Tjandra dengan tegas membatah. Menurutnya hal itu hanya harapan dari Fahri Hamzah. "Itu sih harapan dia sendiri aja," kata Surya kepada Suara.com.
Surya mengatakan penggantian menteri di kabinet merupakan hak prerogatif dari Jokowi. Selain itu, Surya menilai Jokowi punya pekerjaan yang lebih penting saat ini ketimbang melakukan reshuffle jajaran menteri.
"Yang bisa lakukan itu ya Pak Jokowi, dan saya kira Presiden tidak akan mengambil tindakan apa pun. Ada pekerjaan pemerintahan yang harus jadi perhatiannya selain Pilpres," jelas Surya.
Berbeda dengan Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga mendukung Anies memilih menjadi oposisi dan berada di luar kabinet Jokowi. Melansir laman resmi pks.id, empat tahun lalu saat kabinet Presiden Jokowi baru terbentuk PKS memberikan alasan mengapa mereka memilih sikap berada di luar pemerintahan. "Ada 3 hal yang membuat PKS lebih memilih di luar pemerintahan. Pertama, memenuhi logika atau kepantasan demokrasi dimana harus ada check and balances terhadap kekuasaan. Bagaimana jadinya nasib demokrasi, jika tidak ada yang mengawal penguasa?" ujar Presiden PKS saat itu, Mohamad Sohibul Iman.
Baca Juga: Jelang Pencoblosan Jokowi Kasih BLT Rp600 Ribu Sekaligus, Sri Mulyani Jawab Begini
"Kedua, perlunya pendidikan demokrasi yang benar. Dalam demokrasi selalu ada kontestasi, dan dalam kontestasi pasti ada yg menang/terpilih dan yang kalah/tidak terpilih. Yang menang kami persilakan menjalankan kekuasaan, dan yang kalah dipersilakan mengawasi jalannya pemerintahan, dan terus berjuang mengambil hati rakyat agar di kontestasi berikut bisa menang. Itulah sirkulasi kekuasaan demokrasi," katanya.
"Ketiga, kami mendengar suara rakyat yang menginginkan pemerintahan Jokowi periode kedua harus diawasi. Ini terbukti dari survei-survei dimana lebih dari 70% responden menginginkan adanya partai di luar pemerintahan. PKS ingin memenuhi keinginan mayoritas rakyat tersebut," katanya.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
