Suara.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan indikasi-indikasi kecurangan di Pemilu 2024. Terutama dugaan kecurangan yang terjadi di hari pencoblosan.
"Jadi kami masih kumpulkan itu, kasih kami waktu dan kami akan beritahukan apa yang akan kami lakukan nanti," kata Todung di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).
Ia mengatakan, bahwa pihaknya melihat banyak sekali indikasi kecurangan di Pilpres 2024 kali ini.
"Cukup banyak, saya nggak bisa menghitung tapi cukup banyak. Dan kalau melihat temuan itu, bukan soal jumlahnya, tapi apakah temuan itu sginifikan atau tidak. Dan menurut saya banyak sekali pelanggaran yang sangat signifikan yang menggerus integritas pemilu itu," tuturnya.
Ia pun mencontohkan kasus indikasi kecurangan di Madura. Dimana menurutnya satu desa tidak mendapatkan panggilan mencoblos.
"Loh, kalau anda lihat di Madura ada laporan bahwa satu desa itu penduduknya tidak mendapat panggilan untuk mencoblos. Dan kertas suara sudah dicoblos 02," ujarnya.
Lebih lanjut, Todung menyampaikan, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap adanya indikasi kecurangan tersebut.
"Kita akan investigasi hal semacam ini. Dari London, Hong Kong, kita mendapat laporan bahwa banyak warga negara Indonesia tidak bisa menggunakan hak pilihnya," kata dia.
"Banyak sekali hal-hal semacam ini. Jadi saya tidak mau ungkapkan semuanya. Tapi pada waktunya akan kita ungkapkan," katanya menambahkan.
Baca Juga: Setelah Cak Imin, Anies Tinggalkan Markas Timnas AMIN saat Prabowo Unggul Quick Count
