Suara.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan agenda nasional yang sudah terjadwal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah ditetapkan menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakannya.
Hal ini dikatakan Ma'ruf Amin menanggapi kritikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menilai KPU tak layak menyelenggarakan Pilkada setelah Hasyim Asy'ari dipecat karena kasus pelecehan seksual.
Menurut Maruf, yang terpenting bagi KPU saat ini adalah membenahi diri dengan memperkuat kelembagaan, sistem, dan personel yang dimiliki agar penyelenggaraan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik.
“Pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Dikuatkan saja KPU yang ada, dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan,” ujar Ma'ruf di Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (09/07/2024).
Maruf menyebut kinerja KPU merupakan kerja sebuah tim, bukan perorangan. Sehingga, apabila ada oknum yang melakukan tindakan melenceng, hal tersebut tidak menjadi gambaran kinerja sebuah institusi.
“KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena (kasus) kan ya, yang bersalah saja,” kata Ma'ruf.
Ia pun meminta agar jajaran personel KPU memberikan komitmen terbaik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang agar proses berjalan lancar dan tidak ada kecurangan.
“Sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan,” katanya.
“Kalau perlu ditambah, misalnya penyelenggaraan Pilkada-nya, lebih penting saya kira itu,” imbuh dia.
TERPOPULER
