REGIONAL:
Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani yang menyebut bahwa Mahfud MD telah mengakui pemerintah gagal dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
Hal tersebut ditanggapi Eko Widodo melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Widodo mengatakan bahwa hal itu yang jadi alasan rakyat menginginkan perubahan.
"Itulah mengapa rakyat inginkan perubahan," ungkap Eko Widodo dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @ekowboy2, Senin (5/6).
Sementara itu, Arsul Sani menilai Mahfud MD mengakui bahwa pemerintah gagal dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
"Jika Menko Polhukam menyampaikan bahwa korupsi itu kian parah, maka ini berarti sebuah pengakuan dari pemerintah sendiri bahwa jajaran rumpun kekuasaan eksekutif termasuk lembaga-lembaga penegakan hukum terkait tidak berhasil atau gagal melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan," papar Arsul Sani.
"Kegagalan ini bisa diartikan pula sebagai ketidakberhasilan program Pemerintah yang diletakkan dalam Stranas Pemberantasan Korupsi," tambahnya.
Arsul Sani mengatakan secara prinsip, kerja-kerja pemberantasan korupsi pada pencegahan dan penindakan itu tanggung jawab utamanya ada di lembaga-lembaga pemerintahan maupun penegakan hukum. Karena diakui Mahfud MD, maka Arsul Sani meminta program pencegahan dan penindakan korupsi tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
"Oleh karena yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, maka berarti perlu ada overhaul menyeluruh baik di bidang pencegahan maupun penindakan," ucapnya.
Arsul Sani tidak memungkiri jika praktik-praktik korupsi yang terjadi itu berkaitan dengan konflik kepentingan. Namun, ia menilai jika konflik-konflik kepentingan berbuntut perilaku koruptif itu tidak hanya terjadi di parlemen.
Arsul Sani mengatakan bahwa tidak fair kalau yang disoroti yang di DPR saja.
"Sebaiknya yang di pemerintahan juga perlu diaudit, yakni mereka-mereka yang menjadi pejabat pemerintahan dan berfungsi sebagai regulator, tapi perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya juga menjadi business player. Nah hal-hal ini yang menurut saya tidak kalah besarnya dalam menurunkan IPK kita," imbuhnya.
Adapun sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan, korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi. Mahfud MD pun menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mahfud mulanya mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia anjlok pada 2022.
"Di tahun 2022, indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti," kata Mahfud, Minggu (11/6).
TERPOPULER
