"Ratusan kuburan nenek moyang kami sudah dipindah dari Mandalika demi pembangunan Sirkuit Mandalika. Kami lakukan demi cita-cita Presiden Joko Widodo. Lalu sekarang kami dibilang ini rugi? Ini jelas mendiskreditkan Pemda Lombok Tengah," ungkap Pathul, Sabtu (17/6).
Ia juga menilai kerugian yang dialami pengelola Sirkuit Mandalika tidak berdasar, mengingat data pajak yang diterima Pemda Lombok Tengah berbeda dengan data yang disetorkan oleh ITDC atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.
Pada 3 Maret 2023, saat event WSBK digelar, ITDC melaporkan 27 mobil dan 54 sepeda motor parkir. Kemudian, pada 4 Maret 2023, ada 70 mobil yang parkir, 187 sepeda motor, termasuk satu unit bus. Selanjutnya, pada 5 Maret 2023, ada 400 mobil dan 461 sepeda motor terparkir, serta 21 bus.
"Tetapi, secara kasat mata saya melihat di sana ada ribuan (kendaraan) yang parkir. Ini siapa yang mengawasi? Tidak ada. Kami hanya menerima laporan pendapatan di sana," imbuh dia, seraya memaparkan laporan ITDC dan InJourney menyebut lonjakan penonton WSBK 2023, tetapi pajak yang diterima pemda cuma Rp600 juta.
Lebih lanjut Pathul menyebut bahwa Pemkab Lombok Tengah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya acara. Tetapi, dia heran karena event diklaim sukses dan bikin bangga, namun kini disebut merugikan.
"Sekarang di mana letak ruginya? Siapa yang mengawasi mereka? Terlalu besar anggaran yang dikelola, tapi kami tidak tahu," jelasnya.
Dia pun menduga kerugian Sirkuit Mandalika disebabkan karena pengelolaan manajemen.
"Kami tidak tahu mereka rugi atau tidak. Siapa yang mengawasi mereka? Kami tidak tahu," katanya.
Padahal, sambung Pathul, Pemkab Lombok Tengah sangat mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Sirkuit Mandalika. Salah satunya, turut membantu penyelesaian persoalan pembebasan lahan.
Sebelumnya, Dony Oskaria meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) lebih dari Rp 1 triliun untuk membayar utang jangka pendek Sirkuit Mandalika.
TERPOPULER
