REGIONAL:
“Ini yang dipersoalkan oleh Demokrat ketika keluar dari KPP adalah minta kesetaraan, menurut saya dalam politik tidak ada kesetaraan, di KPP jelas saham itu terbesar ada di NasDem, kemudian ketika ada yang ingin menjadi nahkoda juga akan pecah, kita tahu kalau di PDIP semua ditentukan oleh Megawati bukan Ganjar,” ungkapnya.
Diketahui, Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat menghasilkan dua poin keputusan terkait sikap sepihak Partai Nasdem yang dikabarkan sepakat berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusan pertama, mereka resmi mencabut dukungan terhadap bakal calon presiden (capres), Anies Rasyid Baswedan, kedua mereka tak lagi berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023) malam.
Demokrat Tak Syaratkan AHY Jadi Cawapres
Sementara itu, Demokrat mengungkapkan pihaknya tidak akan mempersyaratkan agar AHY jadi Cawapres di koalisi lain.
"Saya rasa kita menyerahkan itu (AHY cawapres) kepada partai-partai politik yang berkenan untuk kerja sama dengan kita," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/23).
TERPOPULER
