REGIONAL:
Di tengah kehebohan yang terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), momen mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dibagikan di twitter pribadinya beberapa waktu lalu soal satu kereta dengan Megawati dan Jokowi kembali diungkit.
Sebagaimana diketahui, kekinian Demokrat telah mencabut dukungan dari Bacapres KPP, Anies Baswedan buntut dari dipilihnya Muhaimin Iskandar jadi Bacawapres. Demokrat mengklaim awalnya Anies akan memilih sosok Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai bahwa Demokrat memang sudah menyiapkan ancang-ancang cabut dukungan dari Anies, dilihat dari SBY yang membagikan soal mimpinya satu kereta dengan Jokowi-Megawati.
“Saya jadi ingat soal mimpi SBY bertemu dengan Jokowi dan Megawati kemudian naik kereta, kalau kita bahas secara komunikasi politik, tentu kita ingat tentang interaksi simbolik, ini kan simbol bahwa ada peluang yang sedang dijajaki juga padahal Demokrat saat itu sudah masuk dalam Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS,” ujar Ginting saat tampil di kanal Youtube Hersubeno Point FNN, dikutip Kamis (7/9/23).
“Di situ kemudian diformalkan simboliknya melalui ucapan SBY, ini muncul persepsi bahwa walau masih di Koalisi Perubahan, SBY juga sudah memikirkan kemungkinan ada jalan atau celah mendekat ke Jokowi atau Megawati,” tambahnya.
Yang jadi masalah besar, menurut Ginting adalah ngototnya Demokrat memaksakan agar AHY dipilih jadi Cawapres. Ginting mengibaratkan Demokrat punya mazhab “AHY harus Cawapres” di Pilpres 2024.
“Mazhabnya Demokrat itu sekarang adalah AHY harus cawapres,” ungkapnya.
Ginting juga menilai Demokrat akan kesulitan sendiri apabila mazhab tersebut terus-terusan dipegang. Baik kubu Prabowo dan Ganjar menurut Ginting akan menghitung ulang manfaat dan kerugian menampung Demokrat dengan pegangan mazhab tadi.
“Ini dibaca oleh Prabowo saya pikir dari kondisi terakhir di mana PKB keluar dari Koalisi maka menyisahkan Gerindra, Golkar, PAN, dan jika Demokrat mazhabnya masih AHY harus cawapres, saya kira hitung-hitungannya Prabowo lebih baik menyelamatkan Golkar dan PAN dari pada harus menerima demokrat,” jelasnya.
“Ini yang dipersoalkan oleh Demokrat ketika keluar dari KPP adalah minta kesetaraan, menurut saya dalam politik tidak ada kesetaraan, di KPP jelas saham itu terbesar ada di NasDem, kemudian ketika ada yang ingin menjadi nahkoda juga akan pecah, kita tahu kalau di PDIP semua ditentukan oleh Megawati bukan Ganjar,” tambahnya.
Demokrat Tak Syaratkan AHY Jadi Cawapres
Sementara itu, Demokrat mengungkapkan pihaknya tidak akan mempersyaratkan agar AHY jadi Cawapres di koalisi lain.
"Saya rasa kita menyerahkan itu (AHY cawapres) kepada partai-partai politik yang berkenan untuk kerja sama dengan kita," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/23).
TERPOPULER
