7 Contoh Pengamalan Sila Ke-4 Pancasila yang Bisa Dilakukan di Lingkungan Rumah

Suara.com - Butir Pancasila keempat atau sila ke-4 yang berbunyi ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam puermusyawaratan perwakilan’, merupakan butir yang bermakna bahwa setiap orang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

Selain itu, arti dari butir sila keempat ini juga ditandai bagaimana masyarakat tidak boleh memaksa kehendak orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Dilansir dari BPIP berikut tujuh contoh amalan sila keempat yang bisa dilakukan di lingkungan rumah.

1. Dilakukan dari keluarga di rumah
Butir sila keempat ini bisa diterapkan dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga yang ada di rumah. Lewat sebuah keluarga, pasti masing-masing saling bertentangan. Ketika sedang mencari keputusan untuk mengurangi konflik, ada baiknya dilakukan musyawarah yang dipimpin oleh orangtua.

2. Saling menghargai pendapat
Di dalam kehidupan pasti ada pendapat yang berbeda. Maka dari itu, agar musyawarah berjalan lancar, hargai setiap pendapat orang yang berbeda. Contohnya, ini bisa dilakukan saat satu keluarga berniat untuk liburan pada akhir tahun, salah satunya dalam menentukan tempat destinasi.

3. Berjiwa besar untuk menerima
Dalam melakukan musyawarah di dalam keluarga, seharusnya ada satu orang yang memiliki jiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan setiap pendapat anggota keluarga. Dengan begitu, menerima dan menghargai menjadi salah satu kuncinya.

4. Menghormati dan menjunjung tinggi
Dalam melakukan musyawarah di lingkungan sekitar, harus ada yang menghormati dan menjunjung tinggi dari setiap keputusan yang telah dibuat. Sehingga, hasil musyawarah tersebut bisa dicapai.

5. Semangat kekeluargaan
Dalam melakukan musyawarah, tidak hanya berkumpul dan mencari hasilnya saja. Melainkan, musyawarah dibuat untuk mencapat sebuah mufakat, yang tentunya dilakukan dengan semangat kekeluargaan.

6. Utamakan kepentingan bersama
Saat melakukan musyawarah di lingkungan sekitar, tidak ada yang membela golongan atau kepentingan pribadi. Dengan begitu, musyawarah yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan bersama.

7. Dapat dipertanggungjawabkan secara moral bersama
Keputusan dalam musyawarah yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral bersama. Baik itu kepada Tuhan, harkat dan martabat manusia, dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.