Infografis
Buzzer juga dikenal sebagai salah satu aktor paling penting untuk menggalang opini di dunia maya, yang ditujukan untuk memasarkan alias menjual sebuah produk.
Inilah sebabnya strategi buzzer umumnya terdiri dari kampanye negatif dan positif. Sayangnya, alih-alih kampanye positif yang kerap ditemukan buzzer digunakan untuk strategi kampanye atau menggiring opini lawan bisnis, lawan politik, atau pihak yang berseberangan.
Disebutkan juga hingga saat ini belum ada aturan khusus terkait penggunaan buzzer di Indonesia. Apalagi sebagian besar buzzer memiliki akun anonim yang dirahasiakan dan tidak mudah terlacak identitas aslinya, alhasil aparat sulit untuk melacak keberadaanya.
Mengutip situs JDIH Kabupaten Tanah Laut, tulisan Shinta Qadariah dengan judul Buzzer Dalam Kacamata Hukum menerangkan buzzer adalah orang yang memanfaatkan akun media sosial miliknya sendiri untuk menyebarluaskan informasi.
Buzzer profesional umumnya sudah terorganisir, mereka sudah merancang isu tertentu yang harus didengungkan ke publik lewat media sosial, dengan cara memetakan siapa saja orang yang bisa jadi perantara pesan tersebut hingga akhirnya viral.
Namun berdasarkan kacamata hukum, buzzer tidak bisa dipidana, selama kontang yang digaungkan positif dan tidak melanggar hukum hingga tidak jadi persoalan.
Namun bagi buzzer yang menyebarkan konten hoax atau ujaran kebencian, bisa dikenakan sanksi. Adapun kategori konten hoax yaitu dibuat untuk kepentingan tertentu, kemudian disebarluaskan dengan tujuan dan maksud tertentu.
Kriteria konten hoax juga bisa dibuat dengan cara mengkombinasikan media tidak dikenal dengan wartawan yang memiliki kompetensi. Apalagi berita itu muncul tanpa verifikasi dan klarifikasi.
Terakhir, kategori konten hoax disebarkan bukan dengan tujuan mencapai sesuatu.
Baca Juga: Beda dengan Tasyi Athasyia, Begini Cara Fuji Perlakukan Karyawannya
