Deretan Blunder 4 Menteri Prabowo di Hari Kedua Jadi Pejabat, Siapa Saja?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik 48 menteri di Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10/2024). Kendati baru dua hari menjabat sebagai bawahan prabowo, sejumlah menteri sudah mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Berikut empat menteri Prabowo yang sudah jadi sorotan dua hari usai menjabat, siapa saja?

1. Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra langsung menjadi sorotan usai menyebut peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Menurut Yusril, yang dianggap pelanggaran HAM berat adalah genosida atau pembersihan etnis.

Yusril mengklaim Indonesia tak mengalami penggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menyebut pelanggararan HAM besar di Indonesia terjadi di tahun 1960, tahun 1998 tak termasuk di dalamnya.

Berbeda dengan Yusril, Komnas HAM sempat menegaskan bahwa Kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang masih tak tuntas.

2. Yandri Susanto

Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto tampak blunder di hari kedua jadi bawahan Prabowo.

Yandri menyebarkan undangan haul dua tahun ibunya sekaligus hari santri dan tasyakuran menggunakan stampel dan kop Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Hal ini bahkan sempat mengundang kritik mantan Menkopolhukam, Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, kop surat kementerian tak boleh digunakan untuk acara pribadi.

"Acara keluarga seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya, hati-hati," tulis Mahfud MD di akun X miliknya, Selasa (22/10/2024).

3. Bahlil Lahadalia

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga tak kalah mengundang kontroversi. Usai dilantik, Bahlil menyebut adanya 'tukar guling' di balik jatah kursi menteri Golkar di Kabinet Merah Putih.

Bahlil dalam pidato di HUT Golkar ke-60 menyebut mulanya partai yang dipimpinnya mendapat jatah 5 menteri. Akhirnya Bahlil menyebut ia menukar posisi Ketua MPR yang harusnya untuk Golkar diberikan pada Gerindra dengan ganti ketuntungan tambahan.