Dari Wisata Alam ke Beasiswa, Ini Cara Desa di Maros Membantu 300 Anak Bersekolah

Suara.com - Pendapatan wisata alam Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dimanfaatkan untuk membantu pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sepanjang 2021–2025, sebanyak 300 anak menerima bantuan pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), terutama dari pengelolaan kawasan wisata Dolli Bungaeja.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Kelompok Baca Anggaran (KBA) Tukamasea, kelompok masyarakat yang dipimpin perempuan. Mereka mendorong agar pendapatan desa dari sektor pariwisata dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan sekaligus mengawal perencanaan dan penggunaan anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat rentan dan kelestarian lingkungan.

Model pengelolaan anggaran tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti dalam kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey CVO OBE, ke Desa Tukamasea pada Minggu (18/10/2026).

Kunjungan ini merupakan bagian dari program SETAPAK 4 yang didanai Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), serta dijalankan oleh The Asia Foundation bersama Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan dan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM).

Perempuan Ikut Mengawal Anggaran Desa

Kawasan wisata Dolli Bungaeja merupakan destinasi pemandian dan wisata alam yang dikelola desa di kaki Gunung Karst Dolli sejak 2019. Potensi wisata tersebut memberikan sumber pendapatan bagi desa sekaligus membuka alternatif mata pencaharian bagi masyarakat di wilayah yang selama ini lekat dengan industri semen dan pertambangan.

Namun, pengembangan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Tukamasea memiliki bentang alam karst dan sumber air alami yang melimpah, tetapi rentan mengalami kerusakan.

Untuk mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan, PINUS Sulawesi Selatan mendampingi KBA bersama pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kelompok perempuan, dan pemuda sepanjang 2021–2026. Melalui pendampingan tersebut, anggota KBA belajar membaca serta mengawal dokumen perencanaan dan penganggaran desa, termasuk RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Upaya ini bertujuan memastikan kebutuhan lingkungan dan kelompok rentan turut dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah Desa Tukamasea juga mulai mempublikasikan APBDes dan menyesuaikan alokasi anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, masyarakat rentan, dan lingkungan.

Dampaknya terlihat dalam alokasi anggaran desa. Pada 2022, Tukamasea mengalokasikan Rp200 juta dari Dana Desa untuk pembangunan ramah lingkungan, termasuk pengembangan kawasan wisata Dolli Bungaeja.

Desa ini juga menerima insentif Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) sebesar Rp110 juta pada 2022 dan Rp62 juta pada 2023. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan, membangun jembatan, dan menata kawasan wisata. KBA turut mendorong agar alokasi insentif tersebut mendukung pengembangan kawasan Dolli.

Anggaran Berbasis Ekologi Dorong Pembangunan Desa

Kabupaten Maros menerapkan skema TAKE sejak 2022. Melalui mekanisme ini, alokasi dana kepada desa mempertimbangkan kinerja dalam perlindungan lingkungan, ketahanan bencana, pengelolaan anggaran yang responsif gender, dan pemerataan pembangunan.

Sepanjang 2022–2025, Pemerintah Kabupaten Maros menyalurkan dana TAKE senilai sekitar Rp11,48 miliar kepada 40 dari total 80 desa di 14 kecamatan. Pada 2026, skema tersebut kembali dilanjutkan dengan penyaluran sekitar Rp1,10 miliar kepada 40 desa berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2025.

Direktur Environmental Governance The Asia Foundation Indonesia, Frans Siahaan, mengatakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran dapat memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Ketika perempuan aktif menyusun dan mengawasi anggaran, warga merasakan dampaknya secara nyata, mulai dari lapangan kerja di sektor pariwisata hingga beasiswa untuk anak-anak desa,” ujarnya.

Menurut Frans, skema anggaran berbasis ekologi juga telah direplikasi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan dan terus didorong untuk diterapkan di wilayah lain.

Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Lingkungan

Selain mendukung tata kelola anggaran desa, program SETAPAK 4 turut mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial. Di Kabupaten Maros, sebanyak 37 persetujuan pengelolaan perhutanan sosial telah diterbitkan dengan luas mencapai 5.800 hektare di 19 desa dan kelurahan. Sebanyak 45 kelompok usaha juga telah terbentuk.

Salah satunya adalah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Aren Jaya di Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu. Kelompok yang terdiri dari 26 perempuan ini mengelola hasil hutan dengan mengolah nira aren menjadi gula aren batok, gula semut, dan gula cetak.

Kelompok tersebut menjual sekitar 100–150 kilogram produk per bulan dengan omzet Rp4 juta–Rp5 juta. Produk gula aren mereka telah dipasarkan ke Korea Selatan sebanyak 5 ton pada 2023, Inggris sebanyak 3 ton pada 2024, serta Dubai dengan pengiriman sekitar 500 kilogram per bulan sejak 2025.

Perempuan di Bontomanurung juga terlibat dalam perlindungan hutan melalui kelompok Women Forest Defenders (WFD) Kabupaten Maros yang dibentuk pada 2024. Anggotanya mendapat pelatihan pemetaan, pemantauan hutan menggunakan aplikasi digital, dan paralegal.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, mengapresiasi berbagai inisiatif masyarakat di Sulawesi Selatan dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ia menyatakan bahwa Inggris bangga bermitra dengan Sulawesi Selatan untuk mendukung masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan sejahtera.

Ke depan, keberlanjutan skema TAKE menjadi salah satu faktor penting agar desa terus memiliki insentif untuk menjaga lingkungan. Pengalaman Tukamasea menunjukkan bahwa ketika pendapatan ekonomi dan kebijakan anggaran dikelola dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, termasuk melalui dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.