Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup kembali diterapkan pada Pemilu 2024. Hal itu baginya menandakan sebuah kemunduran dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.
"Sistem pemilu paling ideal untuk mematangkan proses demokrasi di Indonesia adalah proporsional terbuka," kata Dedi Mulyadi, Rabu (4/1/2023).
Menurut dia, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan kompromi antara proporsional tertutup dan distrik.
Ia menyampaikan, sistem proporsional terbuka ada dialektika demokrasi yang mencerminkan keterwakilan partai dan masyarakat.
Sehingga sistem itu yang ideal dalam proses pematangan demokrasi di Indonesia.
"Dengan begitu, kita akan masuk pada pematangan politik menuju sistem distrik murni,” katanya pula.
Sebaliknya, wacana kembali ke sistem proporsional tertutup justru merupakan sebuah kemunduran dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.
"Wacana kembali ke sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran dalam kedewasaan berdemokrasi. Publik kehilangan keterwakilannya, dan partai memiliki otorisasi menentukan anggota legislatif berdasarkan kehendak pimpinan partainya. Sehingga oligarki politik akan tumbuh dengan kuat dalam sistem proporsional tertutup," katanya lagi.
Hal tersebut berimplikasi pada minat masyarakat untuk datang ke TPS akan mengalami penurunan tajam. Sebab masyarakat merasa kehilangan keterwakilannya.
Baca Juga: Pengamat: Tak Ada Jaminan Politik Uang Akan Berhenti Hanya dengan Ganti Sistem Pemilu Jadi Tertutup
"Bahkan dalam pemilu yang digabung antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, orang memiliki kecenderungan memilih presiden saja tanpa memilih legislatif," kata dia lagi.
