Baru-baru ini beredar kabar yang mengklaim Prabowo Subianto jual kekayaan hutan Indonesia ke China. Klaim tersebut juga menyebut investor Tiongkok ambil alih PT Kertas Nusantara.
Klaim Prabowo jual kekayaan hutan Indonesia ke China beredar melalui unggahan media sosial Facebook. Klaim tersebut juga seolah menyebut Prabowo antek asing.
“ANTEK ASING!
PRABOWO JUAL KEKAYAAN HUTAN INDONESIA KE CHINA
Investor Tiongkok Ambil Alih PT Kertas Nusantara” tulis narasi unggahan akun Facebook tersebut dikutip dari turnbackhoax.id.
Lantas benarkah Prabowo jual kekayaan hutan Indonesia ke China? selengkapnya tentang benar atau tidaknya klaim tersebut akan terjawab melalui artikel ini.
Penjelasan Cek Fakta
Unggahan salah satu akun Facebook berisi klaim Prabowo Subianto menjual kekayaan hutan Indonesia ke China.
Unggahan akun Facebook tersebut juga menyebut investor asing dari China mengambil alih perusahaan kertas bernama PT Kertas Nusantara milik Prabowo Subianto.
Klaim tersebut faktanya adalah tidak benar. Dikutip dari Jawapos.com, pada tahun 2017 ada empat investor dari Tiongkok yang sedang berkunjung Kabupaten Berau Kalimantan Timur.
Mereka sempat melirik PT Kertas Nusantara untuk diambil alih. Namun rencana itu tidak pernah terealisasi hingga sekarang.
“Sampai sekarang saya belum dilapori soal itu, karena yang saya tahu baru sebatas Pak Menko Kemaritiman sedang mengutus stafnya ke Berau bersama investor asal Tiongkok untuk menunjang peluang investasi,” kata Bupati Berau, Muharram tahun 2017.
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, Prabowo Subianto membeli Kiani Kertas dari Bob Hasan menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank Mandiri.
Kondisi perusahaan saat itu sedang terancam bangkrut karena kredit macet. Kemudian Prabowo mengubah nama perusahaan itu menjadi Kertas Nusantara.
Namun setelah perusahaan dibeli, Prabowo juga tak kunjung menyelesaikan kredit Kiani. Sehingga membuat beberapa investor asing tertarik mengambil alih.
Prabowo mengatakan membutuhkan suntikan modal US$ 50 juta untuk menjalankan pabrik kertas tersebut.
Dikutip dari Tempo, Prabowo mengatakan tidak ingin perusahaan itu lepas ke tangan asing dan tetap berada di tangan pribumi.
Kesimpulan
