Suara.com - Badan SAR Nasional belum bisa menambah satu kedeputian. Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, penambahan eselon I merupakan usulan yang tidak populer untuk saat ini.
Pasalnya, dalam reformasi birokrasi Wakil Presiden telah memerintahkan untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap sejumlah kementerian dan lembaga. Dia mencontohkan Kementerian PANRB, yang semula memiliki 6 deputi kini tinggal 4 deputi. LAN dan BKN juga melakukan down sizing.
“Untuk membentuk organisasi yang tepat ukuran, ke depan Basarnas perlu melakukan audit organisasi. Jangan sampai seperti membuat baju, tiba-tiba menambah sakunya,” jelasnya seperti dilansir dalam laman Menpan.or.id.
Rini menambahkan, setiap penambahan kelembagaan harus melalui audit dan evaluasi sehingga ada ukuran dan kriteria yang jelas. Selain itu, usulan untuk menambah eselon I di Basarnas juga dinilai waktunya tidak tepat.
Selain rencana menambah kedeputian, Sestama Basarnas Max Ruland juga berencana menambah dua eselon III, serta meningkatkan kelas kantor SAR di sejumlah daerah dari B menjadi A, serta dari Pos menjadi kantor SAR. Hal itu tidak lepas dengan beban tugas dan pekerjaan LPNK ini yang dinilai semakin berat.
Menanggapi hal itu, Rini memaklumi bahwa beban tugas dan pekerjaan Basarnas semakin berat. Namun untuk membentuk atau menambah organisasi baru harus ada ukuran-ukuran dan kriteria yang jelas, yang dibuat oleh Basarnas bersama Kementerian PANRB.
