Infografis
Suara.com - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mendapat wejangan dari KH Munif Muhammad Zuhri, pimpinan Pesantren Girikesumo, Kecamatan Girikusumo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu (4/5/2014).
Salah satu wejangan Kyai Munif yang juga Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Tengah adalah agar nanti Jokowi meningkatkan kesatuan dan persatuan. Salah satu caranya dengan meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri, termasuk veteran dan janda dari TNI/Polri.
Pada saat berlangsung pertemuan, Ketua DPP PKB Marwan Jafar juga turut hadir.
"Kesejahteraan tentara dan polisi ditingkatkan, akan kita makmurkan, karena tentara dan polisi adalah sebagai penyangga negara, termasuk veterannya. Jadi janda-janda tentara dan janda-janda polisi, veteran tentara, veteran polisi jangan sampai terusir dari asramanya. Yang ikut berjuang di Irian Barat, di Timor Timor, semuanya ikut berjuang harus ditingkatkan kesejahteraannya dan diperhatikan betul oleh pemerintah," kata Marwan yang mewakili para kyai.
Marwan menambahkan Kyai Munif juga mengusulkan agar golongan fraksi TNI/Polri di MPR diadakan lagi.
"Ada format MPR seperti masa lalu, tetapi didesain jauh lebih demokratis tentunya, tidak seperti masa lalu. Karena betapa pun TNI/Polri adalah sebagai tiang negara, seperti bapak dan ibu," kata Marwan mengutip pernyataan Kyai Munif.
Wejangan Kyai Munif kepada Jokowi berikutnya adalah agar jangan sampai ekonomi Indonesia nanti menjadi liberal. Ekonomi pasar jangan ada yang mendominasi sehingga ada pemerataan kemakmuran di masyarakat.
Bagi Jokowi wejangan Kyai Munif adalah untuk kepentingan perbaikan keumatan, bangsa, dan negara.
Jokowi juga menangkap wejangan itu mengarah kepada harapan siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres nanti. Namun soal itu, Jokowi tidak langsung berkesimpulan untuk memutuskan calon pendampingnya.
"Iya banyak pesan-pesan dari kyai baik tentang keumatan, mengenai bangsa dan negara dan juga mengenai calon wakil presiden. Itu yang kami tangkap. Jadi nanti kita serahkan semuanya, karena ada mekanisme partai," kata Jokowi.
