Suara.com - Ratusan pekerja seks komersial (PSK) Dolly Kota Surabaya akan mengirim surat protes ke Presiden dan Komnas HAM sebagai tindak lanjut penolakan penutupan lokalisasi pada 18 Juni mendatang.
"Kami di sini bekerja untuk menghidupi keluarga bukan senang-senang. Makanya kami akan tetap berjuang dan melawan agar lokalisasi tidak ditutup," kata salah seorang penghuni lokalisasi Dolly, Dian, saat menggelar aksi simpatik di gang Dolly, Kamis (5/6/2014).
Dalam aksinya, mereka membuat tulisan yang berisi curahan hati para penghuni lokalisasi. Surat itu intinya menolak segala bentuk penutupan yang telah direncanakan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menulis curahan hati, mereka juga mencurahkan lewat coretan gambar sebagai bentuk kekesalan mereka.
Rencananya, hasil tulisan yang telah dibuat tersebut akan diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Jumat (6/6/2014).
Dian meminta agar presiden SBY membatalkan rencana penutupan lokalisasi. Pemerintah hingga kini belum menyediakan lahan pekerjaan yang layak bagi warganya.
"Selama ini pemerintah hanya memikirkan diri sendiri. Pemerintah tidak pernah memikirkan nasib kami. Padahal jika kami harus kembali ke desa, kami sangat kekurangan," kata Dian.
Sebelumnya dalam pertemuan antara Wali Kota Surabaya dengan Kementerian Sosial, disepakati penyiapan anggaran Rp8 miliar untuk merehabilitasi eks PSK tersebut. Di antaranya, memberikan jadup (jaminan hidup) sebesar Rp20 ribu per hari selama tiga bulan, uang transportasi untuk pulang ke kampung asal Rp250.ribu dan modal usaha Rp3 juta. (Antara)
TERPOPULER
