Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Satya M Yudah menyatakan bahwa DPR akan menunggu klarifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal asal anggaran program 'kartu sakti', yang dikeluarkan untuk mengantisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurutnya, apabila dana program tersebut berasal dari APBN-P 2014, maka persetujuan DPR tidak lagi diperlukan.
"DPR akan menunggu klarifikasi dari presiden. Karena kita tidak tahu persis dari mana anggarannya. Sejauh ini pemerintah juga belum menyampaikan secara resmi," kata Satya W Yudha di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).
"Ini program yang baru, atau melanjutkan yang lama. Tetapi, apabila itu sudah ada di UU APBN-P di tahun 2014, persetujuan DPR tidak diperlukan lagi, karena itu merupakan mata rantai dari program yang sudah ada," jelas Satya.
Bila dana berasal dari APBN-P, Satya pun meminta Jokowi untuk tidak mempolitisasi program tersebut. Jokowi, lanjutnya, harus mengakui kalau itu merupakan program lanjutan dari pemerintaha sebelumnya.
"Diakui saja bahwa ini program pemerintahan lama yang diteruskan. Jadi, jangan ini dipolitisasi seakan-akan menjadi program baru. Bukan program dari pemerintahan lama," tutupnya.
