Hanif: 'Pintu Keluar' Uang Buruh Harus Ditekan

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan sedang mewacanakan untuk menggeser isu upah buruh. Menurut dia, selama ini hanya isu ini yang selalu diangkat dan dipermasalahkan.

"Sekarang, saya sedang memikirkan bagaimana menggeser isu soal upah ini kepada yang lain," kata Hanif di area acara car free day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2014) pagi.

Mengapa upah selalu diributkan, terutama oleh buruh? Sebab, selama ini upah dari perusahaan merupakan satu-satunya sumber pendapatan kalangan buruh. Sementara, kebutuhan hidup sangat banyak.

"Upah itu satu-satunya pintu masuk dari uang buruh. Itu diributkan terus. Sedangkan pintu keluar uang buruh banyak, ada sandang, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain sebagainya," kata menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Persoalan itulah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hanif untuk menggeser isu upah.

"Kita akan dorong, bagaimana kalau kita tekan pintu keluar itu, supaya pintunya tidak gede, kita kecilin," kata dia.

Artinya, kata dia, ada intervensi pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha untuk menekan pintu-pintu keluar uang buruh tadi.

"Intervensi soal tranportasi, kesehatan, apa yang bisa dilakukan pemerintah? kementerian terkait? pemda? dunia usaha? kalau pengeluaran itu bisa ditekan, ini sangat bagus," kata Hanif. "Misalnya perumahan, selama ini 30 persen upah buruh untuk urusan itu. Nah, kalau misalnya ada alokasi dari pemda untuk intervensi soal itu, bisa ditekan sampai 10 persen, kan bagus."

Saat ini, kata Hanif, pihaknya sedang mencoba untuk mengeksplorasi semua gagasan untuk menekan biaya pengeluaran buruh.