Suara.com - Pengacara sekaligus Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Todung Mulya Lubis menyebut Presiden Joko Widodo tak tegas memerangi korupsi di Indonesia.
Tudingan itu menyusul penunjukan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai kapolri sampai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan keterangan palsu.
"Presiden punya niat baik memberantas korupsi. Tapi ketidaktegasan Presiden membuat keputusan, itu membuat pemberantasan korupsi tidak maksimal," ujar Todung Mulya Lubis di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2015).
Todung pun khawatir apabila kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dibiarkan, maka KPK akan mengalami kelumpuhan.
"Saya sedih karena terlalu pagi untuk kecewa dengan Presiden," sesalnya.
Todung menilai, pelemahan terhadap KPK dilakukan secara sistematis.
Dari empat pimpinan KPK, hanya Zulkarnaen yang belum diperkarakan atau dikenakan tuduhan etik.
Sedangkan tiga pimpinan KPK lainnya sudah masuk perangkap seranggan.
Ketua KPK Abraham Samad misalnya ditempa isu pelanggaran etika yang dilontarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Dia diklaim pernah menemui Timses Jokowi saat Pilpres 2014 lalu dan meminta jabatan wakil presiden.
Sementara Bambang Widjojanto kini menjadi tersangka di Bareskrim Polri atas kasus kesaksian palsu di MK. Pelapor Bambang juga berasal dari politisi PDI Perjuangan.
Sementara Adnan Pandu Praja hari ini, Sabtu (24/1/2015), dilaporkan ke polisi oleh PT Daisy Timber yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur. Adnan dituduh melakukan perampokan sejumlah saham.
