Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid, meminta Mahkamah Partai Golkar menghadirkan peserta dari dua kubu Munas Golkar, baik Bali dan Jakarta. Hal itu untuk menangkap fakta penyelesaian dualisme kepengurusan di Mahkamah Partai Golkar.
"Hadirkan seluruh peserta Munas Bali dan Jakarta, lalu dikonfrontir, kan nggak sulit," kata Nurdin disela-sela jalannya sidang, di Kantor DPP Golkar, Rabu (25/2/2015).
Nurdin menerangkan, pada sidang kali ini pihaknya membawa 250 saksi. Namun, jumlah ini tidak tertampung dalam ruang sidang.
Mahkamah Partai Golkar membatasi 13 saksi dari pihak Nurdin untuk masuk ke dalam ruangan.
"Ini untuk mencari kebenaran formal dan materil sehingga apa yang dikehendaki, sah atau tidak sah, demokratis atau tidak. Kita panggil untuk buktikan yang hadir di Bali dan Ancol bisa divalidasi oleh hakim, dan bisa tarik kesimpulan berdasarkan fakta dan ternyata yang mana yang sah," tuturnya.
Salah satu alasan Munas Bali tidak sah adalah adanya dugaan money politic untuk memenangkan salah satu calon. Menurut Nurdi, selaku steering committee dalam Munas di Bali, hal itu tidak ada.
"Tudingan money politic itu tidak ada, hadirkan di sini dan konfrontir dengan saya. Kan mudah membuktikannya, mana bukti transfer dan siapa yang kirim, berapa jumlahnya," tegas Nurdin.
