Nasdem: Golkar Keluar dari KMP, Peta Politik Berubah

Suara.com - Setelah Kementerian Hukum dan HAM mengakui kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono, Agung menyatakan akan membawa partai keluar dari Koalisi Merah Putih, Selasa (10/3/2015).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella sepakat dengan anggapan bahwa penarikan diri Golkar dari Koalisi Merah Putih akan mengubah peta politik.

"Koalisi itu kan kerja sama partai politik, terdiri dari partai-partai politik. Koalisi itu lebih dari satu. Ketika misalnya salah satu partai politiknya mengatakan dia tidak lagi melakukan kerja sama dengan sebuah koalisi, mundur, otomatis akan mempengaruhi. Bandul pasti bergerak. Kiri ke kanan, kira -kira begitu. Kan, jadi beratnya jadi tidak seimbang. Pasti terjadi terjadi perubahan," kata Patrice kepada suara.com.

Agung memang tidak secara tegas mengatakan akan menjadi pendukung pemerintah setelah keluar dari Koalisi Merah Putih, namun sinyal ke arah itu ada. Menanggapi kalau nanti Golkar yang dipimpin Agung masuk pemerintah, Patrice menilai hal itu wajar-wajar saja.

"Kalau partai-partai berpikir untuk kerja sama dengan pemerintah, saya pikir wajar saja. Pemerintah melakukan proses pembangunan tentu diperlukan dukungan dari partai politik yang cukup," kata Patrice.

Patrice mengatakan kalau Agung menyatakan kepada publik bahwa sekarang mendukung pemerintah akan lebih bagus lagi.

"Kalau Pak Agung sampaikan itu ke publik, gabung ke pemerintah, tentu sesuatu yang bagus," kata Patrice.

Terkait dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Agung, Patrice tidak banyak bicara karena merasa kurang enak, mengingat itu urusan internal Partai Golkar.

Tapi, Patrice yakin keputusan Kemenkumham didasarkan pada proses yang benar dan didasarkan pada UU tentang partai politik atau bukan didasari kepentingan pribadi.

"Itu tentu sudah melalui proses internal Partai Golkar. Tentu hasil keputusan Mahkamah Partai menjadi rujukan atau alasan bagi Menkumham untuk membuat keputusan. Yang dilakukan Menkumham itu bukan ujug-ujug, tapi ada sebabnya. Menurut saya yang harus ditanya itu Mahkamah Partai, apa alasannya mengesahkan Munas Ancol (memenangkan kubu Agung)," katanya.

Sebaliknya, kata Patrice, apabila Kemenkumham tidak membuat keputusan, malah bisa disalahkan.