Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendamaikan kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pimpinan DPRD. Namun, sampai saat ini Ahok mengaku belum mendapatkan undangan pertemuan untuk mediasi di Istana Kepresidenan.

"Nggak tahu, sampai saat ini belum ada undangan, biasanya disampaikan oleh ajudan lewat telpon, tapi sampai sekarang belum ada," kata Ahok di sela-sela memantau pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer di sekolah tingkat atas daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2015).

Sementara di pihak lain, Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi mengatakan bahwa pertemuan mediasi tersebut nantinya untuk mengulas secara khusus persoalan Jakarta.

"Rencananya hari ini, untuk membahas persoalan yang sedang terjadi di DKI," kata Prasetyo melalui pesan singkat kepada wartawan.

Kendati demikian, Prasetyo mengaku belum mengetahui secara pasti pukul berapa pelaksanaan pertemuan tersebut.

"Sampai sekarang masih menunggu konfirmasi," kata dia.

Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut juga akan membicarakan isu rencana penggulingan Gubernur Jakarta lewat hak menyatakan pendapat, Prasetyo menepisnya. Ia mengatakan dalam dialog bersama Presiden dan Gubernur nanti, DPRD hanya akan meminta solusi.

"Belum ke arah situ (HMP), kita ke sana mau minta petunjuk aja," kata dia.

Seperti diketahui, hingga kini sebagian dari anggota DPRD DKI berkeras hati menggolkan hasil hak angket menjadi hak menyatakan pendapat.

Kabarnya, dari sembilan partai di DPRD, dua di antara telah menyatakan setuju. Kedua partai adalah Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan.