Suara.com - Desakan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat kepada Presiden Joko Widodo untuk merombak Kabinet Kerja semakin kencang. Hal ini dikarenakan tim ekonomi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dianggap lemah dan kinerjanya selama satu semester ini tak maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menanggapinya dengan santai mengenai namanya yang masuk dalam penilaian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran dalam kategori menteri yang harus di-reshuffle dari Kabinet Kerja.
"itu kan hak prerogatif Presiden yang bikin kabinet. Biar saja Presiden yang menilai dan memutuskan," kata Sofyan, Rabu (29/4/2015).
Dia mengaku hanya ingin fokus menjalankan program-program yang diusung Presiden Jokowi.
Sofyan malah menanyakan dasar evaluasi Fitra.
"Oke enggak apa-apa. Itu kan LSM saja (Fitra) evaluasi saya juga enggak tahu. Tapi saya bilang, itu adalah hak prerogatif Presiden yang bikin kabinet kalau untuk reshuffle," katanya.
Menurutnya terkait dengan kinerja dari personal menteri, yang menilai adalah pihak lain dan tidak bisa dinilai pribadi oleh menteri.
"Kalau melihat diri sendiri semua pasti bilangnya perform dan bagus. Ya biar Presiden-lah yang menilai," kata dia.
Seperti diketahui, belakangan beberapa LSM mendesak Presiden mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai bobrok. Beberapa menteri, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dimasukkan dalam daftar reshuffle.
TERPOPULER
