JK: Menteri Hina Jokowi Harus Ditindak

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan jajaran menteri yang mengecilkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus diberi teguran dan tindakan.

"Kalau memang demikian, tentu harus ada tindakan-tindakan. Siapa saja, pembantu atau menteri, tentu saja tidak pantas mengecilkan atasannya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Senin (29/6/2015).

Terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo perihal ada jajaran menteri yang melecehkan Presiden Joko Widodo, Wapres mengaku belum berkomunikasi dengan Mendagri.

"Saya belum tahu, belum sempat bicara dengan Mendagri jadi tidak tahu apa yang dimaksud. Tanya saja sama Mendagri. Saya tidak pernah dengar juga, belum pernah dengar," kata Wapres.

Sebelumnya, Mendagri mengungkapkan ada beberapa menteri yang 'mengecilkan' Presiden Joko Widodo.

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu radja (Presiden)," kata Tjahjo dalam pesannya yang diterima di Jakarta, Minggu malam.

Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut.

Dia memperingatkan kepada para menteri di Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesional mereka, untuk fokus pada program kerja Pemerintah sesuai bidang masing-masing.

"Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," katanya.

Tjahjo mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan.

Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media.

"Beliau (Presiden Joko Widodo) sudah menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus kerja. Saya juga mengajak para menteri untuk jangan membuat pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Presiden," ujarnya. (Antara)