Jokowi Ajukan 33 Dubes, Fadli Zon: Kayak Bagi-bagi Kekuasaan

Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon menilai usulan 33 nama calon duta besar Indonesia untuk negara tetangga yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR banyak yang berlatar belakang politik. Dia bahkan menuding presiden RI ketujuh itu tengah bagi-bagi kekuasan.

"Kalau menurut saya sepintas dari nama-nama itu terlalu banyak nama-nama dari parpol dan berafiliasi dari penguasa. Jadi ya ini kayak bagi-bagi kekuasaan," kata Fadli di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

Fadli menyadari usulan nama-nama tersebut adalah hak dari seorang presiden. Namun ia berharap kepada Presiden Jokowi untuk bisa memilih orang yang tepat dan benar-benar menguasai bidangnya.

"Sebenarnya ini harus saya akui, ini hak presiden untuk mengusulkan, presiden (tetapi) harus mempertimbangkan orang-orang yang punya kapasitas. Walaupun penunjukan politis juga harusnya berkpastitas, jadi penunjukkan diplomat karier dan non harusnya lebih banyak yg diplomat karir. Tapi harus kompeten," jelas Fadli.

Ketika ditanya terkait 33 nama yang beredar saat ini menurut Fadi ada yang mempuni dan kurang. Politisi partai Gerindra itu bahkan meyakini, calon-calon dubes yang diajukan berasal dari latar belakang diplomat karir pasti lebih baik.

"Kalau ujuk-ujuk (ternyata) nggak ngerti diplomasi kayak apa? Politik luar negeri kayak apa, gimana? Ngerti nggak dia. Apalagi Jokowi pengen jadiin kedutaan jadi garda depan marketing kepentingan nasional kita," kata dia.

Berikut daftar nama-nama calon yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR.

1. Hasan Bagis, S.E., M.Sc, untuk Uni Emirat Arab
2. Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A. untuk Aljazair
3. Drs. Bambang Antarikso, M.A., untuk Irak
4. Drs. H. Husnan Bey Fananie, M.A,  untuk Azerbaijan
5. Drs. Ahmad Rusdi, untuk Kerajaan Thailand
6. Drs. Yuri Octavian Thamrin, untuk Kerajaan Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Drs. Helmy Fauzi, untuk Republik Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, untuk Republik Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran, S.H. untuk Republik Senegal
10. Drs. I Gusti Agung Wesaka Puja, M.A., untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehab, S.IP., untuk Qatar
12. Ibnu Hadi, S.E, M.Ec, untuk Republik Sosialis Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan, S.H., untuk Republik Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman, S.H., untuk Republik Finlandia
15. Drs. Iwan Suyudhie Amri, untuk Republik Islam Pakistan
16. Muhammad Ibnu Said, S.H., untuk Kerajaan Denmark
17. Dr. Rizal Sukma, untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia
18. Drs. Tito Dos Santos Baptista, untuk Republik Mozambique
19. Drs. Mohammad Wahid Supriyadi, untuk Federasi Rusia
20. Musthofa Taufik Abdul Latif, B.A., M.A., untuk Kesultanan Oman
21. Drs. R Soehardjono Sastromihardjo, M.A., untuk Republik Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, S.E., untuk Republik Panama
23. Dian Triansyah Djani, S.E., M.A., Perutusan Tetap PBB
24. Dra. Diennaryati Tjokrisuprihatono, M.Psi., untuk Republik Ekuador
25. Drs. H. Agus Maftuh Abegebriel, M.A., untuk Kerajaan Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani, untuk Bosnia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya, S.H., M.A., untuk Republik Singapura
28. Sri Astari Rasjid, untuk Republik Bulgaria
29. R Bagas Hapsoro, S.H., M..A., untuk Kerajaan Swedia
30. Octavino Alimudin, S.H., LL.M., untuk Republik Islam Iran
31. Drs. Antonius Agus Sriyono, untuk Tahta Suci Vatican
32. Drs. Eddy Basuki, untuk Republik Namibia
33. Alexander Litaay untuk Republik Kroasia