Suara.com - Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebutkan jika penambahan pasal terhadap tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad sudah sesuai.
"Biarkan pengacara ngomong apa aja yang penting semuanya sesuai dengan hasil penyelidikan dan penyidikan. Nanti di pengadilan saja pembuktiannya," ujar Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulselbar Kombes Pol Kasril di Makassar, Sabtu (19/9/2015).
Dia mengatakan, proses penyidikan awal memang sudah menerapkan pasal 263 ayat (1) tentang pemalsuan surat berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Bukan cuma itu, penyidik juga menerapkan pasal lainnya yakni pasal 94 dan pasal 96 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
"Penerapan pasal itu sudah sesuai dengan tingkat perbuatan yang dilakukan dan itu juga berdasarkan petunjuk dari tim jaksa peneliti," katanya.
Penambahan pasal oleh penyidik Polda Sulselbar itu dikeluhkan tim pengacara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad dan dianggap melanggar hak pembelaan.
"Kami menyayangkan adanya penambahan pasal terhadap Abraham, padahal penambahan pasal itu dilakukan penyidik yang justru diakhir masa penyidikan," ujar salah satu tim hukum Abraham Samad, Nursal.
Dia mengatakan penambahan pasal berdasarkan petunjuk jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu bertentangan dengan hak pembelaan bagi kliennya.
Nursal mengaku jika penambahan pasal itu justru mengindikasikan jika jaksa peneliti dan penyidik Polda Sulselbar sulit untuk membuktikan pasal-pasal yang dituduhkan selama lima kali bolak balik berkas tersebut dari jaksa ke polisi.
"Penyidik tidak bisa buktikan pasal sebelumnya yang disangkakan, makanya ditambahkan pasal baru dan itu juga melanggar hak pembelaan terhadap klien kami," jelasnya.
Sementara itu, Koordinato Tim Pengacara Abraham Samad, Adnan Buyung Azis mengatakan sejak awal kasus ini bergulir, polisi tidak cukup bukti untuk melanjutkan dan bahkan ketika berkas sampai di kejaksaan, justru jaksa peneliti lima kali mengembalikannya dengan beberapa petunjuk-petunjuk didalamnya.
"Jaksa dan penyidik menambahkan pasal 263 ayat 1 ini untuk menjerat Abraham. Padahal, sejak awal ini pasal tidak ada dan kenapa justru diakhir penyidikan muncul pasal ini," katanya.(Antara)
TERPOPULER
