Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie curiga ada yang sengaja membuat kegaduhan menyusul kasus Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meminta saham kepada PT Freeport sebagai imbalan atas andil perpanjangan kontrak Freeport.
Ketika ditanya apakah yang membuat adalah PT. Freeport Indonesia, Aburizal menegaskan pernyataannya.
"Jadi sudah puluhan tahun mengeruk harta kekayaan (Indonesia) terus membuat kegaduhan? nggak bener itu," kata Aburizal di gedung DPR, Jumat (20/11/2015).
Aburizal mengatakan momentum menjelang masa kontrak karya PT. Freeport Indonesia habis pada 2021, harus dijadikan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk evaluasi kontrak. Aburizal mengusulkan Freeport Indonesia dijadikan kontraktor saja.
"Saya kira gini, kalau minyak bisa kontraktor production sharing (KPS) kenapa pertambangan tidak bisa, bisa saja kan. Jadi kalau sudah habis 2021 kita ubah menjadi KPS, Freeport menjadi kontraktor kan bisa. Dengan keuntungan diberikan kepada negara," ujar dia.
Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia, Senin (16/11/2015).
Barang bukti percakapan antara Setya Novanto, pengusaha minyak M. Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin dalam pertemuan yang diduga berlangsung pada 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton Jakarta sudah diserahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
