Hari Gini Masih Ada Murid Belajar Beratapkan Langit

Suara.com - Sebanyak tiga kelas murid sekolah dasar di sebuah desa di Kecamatan Dakopamean, Tolitoli, Sulawesi Tengah, terpaksa belajar di teras. Sebab ruang belajar di sekolah tersebut terbatas.

"Sejak 2009 diusulkan di Musrembang. Tetapi hanya lolos sampai di Musrembang desa. Begitu sampai di Musrembang kecamatan, entah kenapa tidak sampai ke kabupaten," kata mantan Kepala Desa Galumpang Jabir Rabille di tengah peserta forum group discusion (FGD) maksimalisasi pelayanan publik di sektor pendidikan di Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (3/12/2015) malam.

FGD yang dilaksanakan Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah bekerjasama Dewan Mahasiswa IAIN Palu, Ombudsman RI dan Dinas Pendidikan provinsi tersebut diikuti sekitar 70 peserta dari berbagai kalangan dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Sulawesi Tengah Ardiansyah Lamasituju.

Diskusi tersebut berlangsung seru hingga berakhir pukul 00.00 WITA karena banyaknya masalah yang terungkap terkait dengan problem pendidikan di daerah.

Jabir mengatakan selama lima tahun dirinya menjabat kepala desa, berbagai upaya telah dilakukan agar fasilitas gedung sekolah dasar di Dusun Panyampu, Galumpang tersebut bisa memadai namun sampai saat ini kondisinya tidak berubah.

"Hanya ada empat ruang belajar. Akhirnya tiga kelas belajar di teras," katanya.

Di Dusun Panyapu, terletak sekitar tiga kilometer dari pusat desa didiami sekitar 80 kepala keluarga. Akses jalan ke dusun tersebut sebagian sudah diaspal dengan melintasi tiga jembatan gantung.

"Anak-anak di sana juga punya hak mendapat pelayanan pendidikan. Tidak mungkin mereka dipaksa sekolah di desa jaraknya enam kilometer pergi pulang," katanya.

Jabir mengatakan kondisi sekolah tersebut juga sudah dilaporkan ke Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola karena pemerintah kabupaten setempat tidak merespons permintaan warga.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Ardiansyah mengakui masih banyak sekolah yang butuh sentuhan pembangunan infrastruktur namun masalahnya bukan kewenangan pemerintah provinsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mendata sekolah-sekolah yang membutuhkan sentuhan infrastruktur tersebut sehingga masalahnya dapat diatasi.

Ardiansyah juga mengakui masih banyak hal yang perlu dibenahi dengan pelayanan pendidikan pada masa akan datang.

"Intinya kita tidak ingin ada satu anakpun yang tidak tersentuh pendidikan," katanya. (Antara)