REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menceritakan tentang Presiden Joko Widodo ketika baru diangkat menjadi gubernur Jakarta.
"Pak Jokowi kan orangnya pintar nih, dia panggil BPKP. Waktu dia masuk, dia minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) teliti semua anggaran. Makanya dari situlah kita melihat ada (anggaran siluman)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Akhirnya, BPKP mengungkap adanya ketidakberesan penggunaan anggaran pada APBD tahun 2013.
Kepala BPKP saat itu, Mardiasmo, menyebut banyak anggaran siluman di satuan kerja perangkat daerah, salah satunya di dinas pendidikan.
Walaupun tahu banyak permainan anggaran, kata Ahok, ketika itu tidak semuanya dibuka ke publik dengan harapan ada perbaikan di internal pemerintah.
"Terus kita masih mikir mungkin mereka (SKPD) takut. Kan Pak Jokowi bilang, sudah ya masa lalu kita lupakan, kita mau yang ke depan," kata Ahok.
Tapi ternyata, sama saja. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan anggaran. Di tahun yang sama ketika itu, dinas kebersihan tidak memasukkan usulan pengadaan truk sampah disaat Jokowi dan Ahok menganggap SKPD sudah menyusun anggaran dengan baik.
"Terus kita pikir (anggaran) udah benar. Nggak tahunya 2013 kita mau beli truk sampah inget kan? Mau beli truk sampah sudah kita suruh anggarin, begitu keluar dari Mendagri, hilang (anggaran) truk sampahnya," katanya.
Setelah itu, Jokowi dan Ahok menawarkan sistem e-budgeting saat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan harapan tidak ada lagi pejabat bermain anggaran.
"Mau bikin e-budgeting 2014, mereka menolak. Nggak mau isi mereka, kita ganti (pejabat yang nggak mau). Pak Jokowi langsung ganti kepala dinas pendidikan yang agak mencurigakan itu (Lasro Marbun) dan diganti kepala dinas yang tugasnya memotong anggaran," ujarnya.
"Kita mulai kunci di KUA-PPAS. Udah kita pikir aman sampai 2015, BPKP masih bilang ini ada (anggaran) siluman," Ahok menambahkan.
TERPOPULER