Suara.com - Anggota Komisi I dari Fraksi Golkar DPR Tantowi Yahya menilai saat ini Indonesia tidak hanya menghadapi perang fisik, melainkan juga proxy warg yakni permasalahan keberadaan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
"Kita tidak sadar bahwa beberapa dari kita menikmati isu baru yakni isu LGBT yang menyebar kemana-mana, itulah proxy war," ujar Tantowi di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Nasir Jamil setuju persoalan LGBT ditindaklanjuti pemerintah.
Nasir sependapat dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan bahwa LGBT harus dilindungi. Dia meminta para pembantu Presiden agar mendengarkan arahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menginginkan kaum ini tidak melakukan propaganda.
"Saya sependapat bahwa LGBT harus dilindungi negara, tapi Pak JK menyebut bahwa mereka jangan menyebarkan paham mereka, jangan sampai melakukan propaganda," katanya.
"Karena wapres sudah sampaikan, ini tugas pembantu Presiden untuk menindaklanjuti apa yang diminta wapres, kalau BNPT bisa memblokir situs yang diduga ada kegiatan terorisme. Saya pikir pemerintah harus pikirkan hal yang sama terkait situs yang mempropaganda tentang LGBT," Nasir menambahkan.
Luhut menegaskan LGBT juga memiliki hak asasi manusia dan perlu mendapatkan perlindungan pemerintah.
"LGBTI, buat saya begini. Itu hak asasi manusia perlu dilindungi. Itu masalah itu betul. Harus ada psikologi agama, itu harus. Tapi dilindungi juga harus," katanya.
Luhut menambahkan perilaku LGBT akan mempengaruhi keturunan yang bersangkutan.
"Apa iya anak cucu anda nggak kena, satu deseas dari kromosom? itu mundur, sebelum kristian dan islam ada, faktanya ada. Jangan kita seperti tutup mata," kata Luhut. [Meg Phillips]
