Trump Usulkan Jepang dan Korsel Boleh Bikin Senjata Nuklir

Suara.com - Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Donald Trump, Minggu (27/3/2016), meningkatkan kritikannya terhadap NATO, organisasi pertahanan Atlantik Utara yang selama ini menjadi tumpuan kebijakan luar negeri AS selama beberapa dasawarsa. Trump meminta pengkajian beberapa hari sebelum para pemimpin dunia bertemu di Washington.

Presiden Barack Obama akan menjadi tuan rumah saat Konferensi Keamanan Nuklir pada Kamis (31/3/2016) dan Jumat (1/4/2016) dengan 56 delegasi yang akan hadir. Sementara pencegahan terorisme nuklir akan menjadi isu utama yang dibicarakan, pandangan Trump dikabarkan ikut  dibicarakan juga, meskipun di belakang layar.

Trump mengusulkan kebijakan yang melenceng dari garis kebijakan AS selama ini. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Minggu (27/3/2016) oleh New York Times, dia mengaku akan mempertimbangkan mengizinkan Jepang dan Korea Selatan untuk membuat senjata nuklir mereka sendiri, daripada bergantung kepada AS untuk perlindungan dari Korea Utara dan Cina.

 

Milyuner  yang bersaing untuk memenangi pencalonan partainya untuk pemilihan umum presiden 8 November mendatang, juga mengatakan bahwa dia mungkin akan menahan pembelian minyak Amerika dari Arab Saudi dan negara Arab sekutu lainnya kecuali mereka mengerahkan pasukan darat untuk melawan kelompok bersenjata ISIS atau membayar Amerika Serikat untuk melakukannya.

"NATO itu sudah usang," Trump mengatakan dalam acara This Week di stasiun televisi ABC dengan George Stephanupoulos.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara beranggotakan 28 orang itu dibentuk di zaman yang berbeda, Trump mengatakan, saat ancaman terbesar pihak Barat adalah Uni Soviet. Itu tidaklah cocok untuk melawan terorisme dan menghabiskan biaya terlalu besar bagi Amerika Serikat. 

"Kami harus mengatur ulang NATO, itu dapat dirampingkan dan dapat diatur ulang dan anda dapat tetap menyebutnya NATO, namun itu akan diubah," dia mengatakan.

Pada 21 Maret lalu, Trump mengatakan Amerika Serikat harus memotong bantuan finansialnya kepada NATO, yang dibentuk pada 1949 setelah Perang Dunia Kedua dan menjadi benteng terhadap ekspansi Uni Soviet.

Rusia tidak akan menghadiri konferensi nuklir yang akan diadakan itu, namun Presiden China Xi Jinping akan menghadiri.

Obama mengatakan Amerika Serikat akan meninjau ulang sejumlah usaha internasional untuk memerangi kelompok bersenjata ISIS yang dipicu oleh serangan di Brussels.

Pesaing utama Trump untuk pencalonan partai Republik, Senator Texas Ted Cruz, menyebut pandangan konglomerat perumahan itu atas NATO "sangatlah bodoh". Berbicara dalam Fox News pada Minggu dengan Chris Wallace, Cruz mengatakan bahwa Trump "keluar dari kedalamannya".

"Meninggalkan Eropa, mundur dari sebagian besar aliansi militer di saat modern, itu tidak masuk akal sama sekali," Cruz mengatakan. "Itu akan memberikan kemenangan besar kepada (Presiden Rusia Vladimir) Putin, sebuah kemenangan besar kepada ISIS," dia menambahkan.

Cruz mengatakan bahwa dia terpilih menjadi presiden, pendekatannya terhadap kelompok bersenjata ISIS adalah untuk "menghujani mereka dengan bom hingga habis".

Dalam wawancara itu, Trump juga mengatakan bahwa diajuga berkeinginan untuk menarik para pasukan Amerika dari Jepang dan Korea Selatan kecuali jika kedua negara membayar lebih untuk tempat tinggal dan konsumsi mereka. Jepang menjadi tempat bagi sekitar 50.000 orang pasukan Amerika, sementara Korea Selatan sebesar 28.500 orang.

Sekretaris Kepala Kabinet Jepang, Yoshihide Suga mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Tokyo pada Senin bahwa tidak ada perubahan apapun terhadap kebijakan Jepang untuk tidak membuat, memiliki atau memperkenalkan persenjataan nuklir, aliansi Amerika Serikat dengan Jepang akan tetap menjadi inti diplomasi Jepang dan penting bagi kestabilan regional dan dunia.

Korea Selatan mengatakan bahwa mereka telah terus memerankan peran positif terkait keberadaan militer Amerika di negaranya dan untuk kemampuan aliansi itu demi bertahan dari Korea Utara, serta tidak ada perubahan dalam komitmen perjanjian pertahanan mereka yang mendasari kerjasama militer mereka. (Antara)