Suara.com - Sejumlah organisasi serta sebagian purnawirawan TNI menentang Simposium Tragedi 1965 mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Tak hanya itu, mereka juga menyatakan akan membuat simposium tandingan pada Juni 2016.
Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengingatkan kepada seluruh purnawirawan agar jangan membuat simposium tandingan.
"Para purnawirawan, saya ingatkan kalian kalau purnawirawan, saya paling tahulah, jangan ada tanding-tandinganlah. Saya ini keluarga ABRI/TNI. Saya berani ngomong karena saya ini tokoh anak-anak tentara FKPPI," ujar Ruhut di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Ruhut meminta para purnawirawan melakukan hal yang lebih bermanfaat ketimbang simposium tandingan.
"Kalau sudah purnawirawan gendong cucu saja, kalau nggak, kerja yang baik-baik. Jangan- tandingan-tandinganlah," kata dia.
Sebelumnya, tim panitia Simposium Tragedi 1965 telah merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Naskah hasil rekomendasi penyelesaian kasus tragedi 1965 akan disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
Rekomendasi nanti akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk dipertimbangkan dan diambil keputusan menyelesaikan masalah tragedi 1965.
