Suara.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan Badan Musyawarah DPR sedang merencanakan cara untuk menuntaskan beda pendapat antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait hasil audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Kita merencanakan untuk tuntaskan soal kasus Sumber Waras. Kita jaga wibawa dua lembaga, KPK dan BPK," kata Bambang usai menghadiri acara buka puasa bersama di gedung KPK, Senin (27/6/2016).
Menurutnya Badan Musyawarah DPR berencana membuat panitia khusus. Rencana pembentukan pansus akan dibahas oleh pimpinan DPR setelah Lebaran.
"Kami juga mendengar tadi bamus bahwa sudah memutuskan untuk membuat pansus daripada kasus Sumber Waras. Tapi itu prosesnya mungkin baru selesai lebaran nanti ditindaklanjuti," kata dia.
Politikus Partai Golkar mengatakan pembentukan Pansus Sumber Waras merupakan usulan Bamus DPR.
"Saya belum tahu. Saya baru mendengar informasi dari bamus tadi menyatakan akan dicari Pansus Sumber Waras," imbuhnya.
Namun sejauh ini, kata dia, belum ada penugasan kepada anggota komisi dari pimpinan DPR terkait rencana pembentukan pansus.
"Tapi pimpinan dewan, kami sendiri belum mendapatkan penugasan. Tapi yang pasti itu mengikuti minimal dua komisi, Komisi III dan XI. Karena BPK ada di komisi XI dan KPK di Komisi III," kata dia.
Bambang menganggap hingga kini Komisi III belum menyimpulkan siapa yang benar, BPK atau KPK. BPK menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Sementara KPK menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemprov DKI dalam pembelian lahan Sumber Waras.
"Ya (terhadap) dua-duanya, kita tidak bisa menyimpulkan apakah KPK yang salah, apakah BPK yang salah. Kita juga belum melihat," kata dia.
"Tapi yang pasti, BPK tetap menyatakan ada kerugian negara. Sedangkan KPK sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum. Belum loh. Atau satu-dua hari ke depan. Atau satu hari nanti ada kemungkinan berubah," Bambang menambahkan.
