REGIONAL:
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyambut baik intervensi kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di Yahukimo, Papua, pada Selasa (18/10/2016. Namun, dia tidak yakin kebijakan harga tersebut akan bertahan lama.
"Ini kan tentu upaya menetapkan satu harga, intervensi terhadap pasar. Saya kira bagus, tapi berapa lama tahannya?,"ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Fadli menyontohkan kebijakan Presiden ketika menetapkan kebijakan harga daging, yang ternyata tidak bertahan lama.
"Jangan sampai waktu itu seperti daging yang harganya pengen ditetapkan Rp80 ribu, tetap saja di pasaran Rp100 ribu-Rp120 ribu. Sekarang mau menetapkan harga BBM sama. Coba dilihat nanti, berapa lama tahan? Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan? Kita buktikan, bener bisa?" katanya.
Fadli Zon kemudian menduga kebijakan Jokowi tersebut hanya pencitraan.
"Jangan-jangan nanti cuma pencitraan saja, harganya satu, terus tiba-tiba bulan depan harganya sudah kembali lagi," kata dia.
Kebijakan satu harga
Presiden secara resmi mencanangkan kebijakan BBM satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, kemarin siang.
Presiden menjelaskan kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tidak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.
“Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu per liter, ada yang Rp60 ribu per liter, sampai Rp100 ribu per liter. Bayangkan,” kata Presiden.
Presiden Jokowi menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM tersebut ke wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.
Presiden menjelaskan kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tidak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.
“Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu per liter, ada yang Rp60 ribu per liter, sampai Rp100 ribu per liter. Bayangkan,” kata Presiden.
Presiden Jokowi menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM tersebut ke wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.
Suara.com - BERITA MENARIK LAINNYA:
Kok Bisa, Korban Penggusuran Masih Mau Dukung Ahok? Ini Alasannya
Jokowi Payungi Lukas Enembe dan Rini di Papua, Dipuji-puji
Jawaban Warga Petamburan Sekitar Markas FPI Soal Ahok Mengejutkan
Buntut Foto Jessica Selonjoran, Kapolda: Sering di Hotel Kali
TERPOPULER
