Korpri Aktifkan Kembali Beberapa Lembaga di Bawahnya

Suara.com - Saat ini, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sedang berupaya keras mentransformasi diri. Bila sebelumnya terkesan senang melakukan kegiatan seremonial, seperti upacara bendera, kini Korpri berupaya menyelenggarakan program yang membumi bagi para anggotanya.

Beberapa program yang bisa dirasakan langsung adalah pendirian Klinik Korpri, Toko Korpri Mart, lembaga bantuan hukum, hingga mengadakan perumahan yang terjangkau oleh anggota.

Ketua Umum Dewan Pengurus (DP) Korpri Nasional, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, hal tersebut merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan, sebab Korpri yang dipimpinnya saat ini, ingin menepis kesan “tidak berguna.”

Dalam beberapa tahun belakangan, beberapa sekretariat Korpri pun tak terurus. Lembaga itu tidak bubar, tapi juga tidak ada kegiatan. Kondisi seperti inilah yang memaksa Zudan dan timnya untuk berpikir dan bekerja keras mengubah optimisme anggotanya.

Memasuki usianya yang ke-45, pekerjaan besar DP Korpri Nasional adalah menghidupkan dan menyatukan kembali sekretariat yang tidak aktif. Zudan mencontohkan, di tingkat pusat saja setidaknya ada 18 kementerian atau lembaga dengan kepengurusan Korpri yang non-aktif.

Kondisi itu, menurutnya, disebabkan karena beberapa faktor yang harus segera dibenahi. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menyurati pengurusnya untuk aktif kembali.

Sejauh ini telah ada beberapa yang merespons surat DP Korpri Nasional tersebut, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini, kepengurusan keduanya sudah aktif kembali.