Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan memberhentikan Ade Komarudin dari posisi ketua DPR. Keputusan ini dikeluarkan setelah dia dilaporkan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembahasan Penyertaan Modal Negara BUMN dan mandegnya RUU Pertembakauan.
Partai Golkar terkesan tidak getol membela Ade yang merupakan anggota dewan pembina Partai Golkar. Berbeda perlakuannya ketika Setya Novanto dulu berperkara di MKD dalam kasus skandal yang dikenal dengan nama "papa minta saham." Kala itu, DPP Partai Golkar sampai melakukan beberapa kali pergantian personil di MKD untuk mengawal kasus Novanto -- sekarang ketua umum Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengakui adanya perbedaan perlakuan kasus Ade dan Novanto.
"Dulu kan Novanto kan ramai banget, ini kan nggak ramai. Saya juga sudah bertemu dua kali dengan saudara Akom (Ade) kemarin tidak membicarakan masalah ini," ujar Idrus di DPR, Rabu (30/11/2016).
Tetapi, kata Idrus, sikap tersebut tak ada kaitannya dengan keputusan Golkar untuk mengembalikan posisi Novanto menjadi ketua DPR menggantikan Ade. Keputusan Golkar terjadi jauh sebelum akhirnya Ade diberhentikan MKD dari posisi ketua parlemen.
"Persoalan di MKD itu proses tersendiri. Terkait putusan MKD ini DPP Golkar akan mempelajari, sedangkan implikasinya kepada DPR kami serahkan ke pimpinan fraksi," kata Idrus.
Sejak beberapa hari yang lalu, usulan Partai Golkar untuk mengganti Ade dengan Novanto telah dibahas DPR.
