Suara.com - Anggota Komisi I DPR Prananda Paloh mengingatkan TNI untuk mengedepankan aturan yang ada dalam prosedur bagi pengadaan sistem persenjataan militer. Ini terkait pengadaan satu unit helikopter angkut berat multi fungsi AW-101 oleh TNI AU.
"Kasus seperti sudah terpilihnya helikopter dengan semua prosedurnya (helikopter AW-101) dilakukan kemudian dibatalkan tiba-tiba, mencerminkan militer kita harus lebih mengedepankan aturan. Jangan sampai target kekuatan pokok minimum kita terganggu persaingan industri," kata Prananda di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (9/1/2017).
Prananda juga mendorong BUMN industri strategis harus direvitalisasi atau dipikirkan lagi apakah masih dibutuhkan atau harus-bahkan dibubarkan.
Hal yang paling sering diungkap pemesan di dalam negeri adalah ketepatan waktu penyelesaian dan pengantaran produk yang mereka pesan dari BUMN industri strategis itu.
"BUMNIS tidak boleh menjadi agen, namun menjadi industri murni yang memproduksi alutsista sesuai teknologi yang mereka miliki melalui riset. Masih low tech its okay, yang penting bukan mengakui buatan pabrik lain," katanya.
Wakil ketua Fraksi Nasdem itu meminta kebutuhan kekuatan intelijen masa kini harus lebih diperbanyak lagi.
"Yang saya maksudkan dengan masa kini adalah kapasitas intelijen yang mendalami sosio kultural, mampu melakukan rekayasa sosial yang positif dan kemampuan cyber hacker quality," tuturnya.
Prananda juga mengingatkan pemerintah agar mempunyai proyeksi pertahanan yang fungsional untuk mengatasi ancaman baik ancaman militer maupun darurat bencana.
"Dengan berbagai pembajakan laut misalnya, kita betul betul membutuhkan proyeksi pertahanan yang lebih baik lagi," ujarnya.
