Ahok Berdalih Reklamasi Teluk Jakarta Warisan Presiden Soeharto

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengkritik proses reklamasi Teluk Jakarta tidak terbuka dan transparan. Proyek ini dinilai tidak memperhatikan nasib nelayan di Jakarta.

"Saya ini seorang pengusaha. Tetapi saya berpendapat bahwa sebuah proyek yang sangat penting dari pemerintah daerah, tidak hanya memperhatikan kepentingan pengusaha. Harus ada keberpihakan terhadap rakyat," kata Sandiaga dalam debat kedua Cagub DKI Jakarta 2017 di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Sandiaga menuturkan kini ada belasan ribu nelayan di Jakarta yang hidupnya kini berubah akibat adanya proyek reklamasi di Teluk Jakarta. "Reklamasi ini untuk siapa," ujar Sandiaga.

Terkait hal ini, Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan bahwa reklamasi ini dirancang telah dirancang sejak tahun 1995 oleh Presiden Soeharto. Menurutnya, aturan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Soeharto ini ini tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Makanya kami berpikir bagaimana proyek ini bisa memberikan manfaat lebih besar kepada warga DKi Jakarta," kata Ahok memberikan tanggapan.

Oleh sebab itulah, Pemprov DKI Jakarta memberikan kewajiban tambahan kepada para pengembang properti yang menggarap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ia meminta pengembang mempersiapkan rumah susun dan tempat penampungan yang harus selesai dalam tenggat waktu tertentu. "Ini bukan win-win solution, tetapi ini cara kami bagaimana mewujudkan keadilan sosial dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta," jelas Ahok.

Terkait tanggapan Ahok, Anies mengingatkan kenyataan saat ini bahwa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ibu kota Jakarta justru salah satu yang terendah di Indonesia. "Pertumbuhan IPM yang rendah ini merupakan bukti bahwa IPM Jakarta saat ini hanyalah warisan dari rezim yang lalu," tutur Anies.

Anies juga membantah dalih Ahok bahwa kebijakan reklamasi Teluk Jakarta adalah warisan dari Presiden Soeharto. Menurutnya, Ahok tak bisa berlindung bahwa kebijakan ini berasal dari masa lalu. "Kalau sudah tahu bahwa kebijakan itu adalah kebijakan yang salah dari masa lalu, apakah masih mau diterukan," kata Anies.

Anies menegaskan bahwa wilayah pantai di Jakarta yang masih bisa dinikmati oleh warga DKI Jakarta sudah semakin sedikit. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya Pemprov DKI Jakarta memaksimalan wilayah tersisa dari Pantai Jakarta untuk dirasakan seluruh rakyat Jakarta," tutup Anies.