Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Dwi Widodo, menjadi tersangka kasus dugaan suap.
Widodo diduga menerima suap terkait penerbitan paspor Indonesia dengan metode reachout pada tahun 2016 dan visa dengan metode calling visa tahun 2013 hingga 2016 untuk warga Indonesia.
"Berdasarkan pengembangan penyelidikan, KPK temukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan tetapkan DW sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2017).
Dwi diduga menerima uang suap sekitar Rp1 miliar dari agen atau makelar pengurusan paspor di Malaysia.
"Modus operandinya meminta pihak perusahaan sebagai agen atau makelar untuk beri sejumlah uang. Indikasi pemberian berasal dari perusahaan yang berposisi sebagai makelar terkait personil-personil perusahaan untuk paspor WNI yang hilang dan rusak dengan memungut pemungutan biaya yang melebihi tarif," katanya.
Dwi Widodo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
