Suara.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan sejumlah sertifikat tanah kepada masyarakat sekitar Maluku Utara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong, Kota Ternate, Senin (8/5/2017).
"Dilaporkan oleh Menteri BPN tadi yang hadir di sini 718, coba sertifikatnya diangkat semuanya," kata Jokowi.
Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai upaya pemberian tanda bukti hak kepemilikan masyarakat atas bidang tanah yang dimiliki. Sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya konflik maupun sengketa tanah di masyarakat.
"Terakhir saya menerima petani dari Karawang, dari Teluk Jambe, yang mengubur diri di depan Istana Negara. Setelah saya tahu, saya suruh masuk ke Istana. Saya tanya, kenapa? Mereka sudah tinggal disitu 50 tahun lebih tapi tidak pegang yang namanya sertifikat. Ini tidak ada hak hukum namanya, yang jadi penyebab sengketa," ungkap dia.
Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa saat ini jumlah masyarakat yang memiliki sertifikat di Maluku Utara masih sedikit. Hanya sekitar 216.000 dari total 487.000 sertifikat yang harus diserahkan.
"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri BPN bahwa di Maluku Utara harusnya masyarakat yang pegang sertifikat itu ada 487.000, tetapi baru ada yang diselesaikan 216.000, artinya masih separuh nya belum ada, baru 46%," kata dia.
Oleh sebab itu, pemerintah melalui jajaran Menteri Kabinet Kerja akan terus berusaha meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki pengakuan atas tanah yang mereka punyai. Mengingat, sertifikat tersebut juga dapat dijadikan jaminan tambahan modal usaha di bank.
Namun demikian, Jokowi mengingatkan masyarakat untuk mengkalkulasi dan menggunakan sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya.
"Hati-hati kalau pinjam ke bank dengan sertifikat. Harus dihitung, harus dikalkulasi. Bisa mengangsur tidak? Bisa mencicilnya tidak tiap bulan? Kalau kira-kira hitungannya tidak masuk, jangan. Nanti sertifikatnya hilang," tutur dia.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
