Suara.com - Umat Islam di Qatar tak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini karena dipersulit oleh pemerintah Arab Saudi, demikian diwartakan Al Jazeera, Sabtu (26/8/2017).
Media yang berafiliasi dengan pemerintah Qatar in menuding bahwa Saudi, yang berkuasa atas dua kota suci, Mekah dan Madinah, mempersulit jemaah Qatar untuk menunaikan ibadah haji.
Kementerian Kewakafan dan Urusan Islam Qatar, yang berwenang mengatur jemaah haji Qatar, mengaku bahwa pihaknya belum menerima balasan dari pemerintah Saudi terkait urusan logistik serta jaminan keamanan jemaah haji Qatar di Saudi.
Kantor berita Qatar News Agency, pada pekan ini, melaporkan bahwa pemerintah Qatar "belum menemukan respon positif atau koperatif dari Kementerian Haji Arab Saudi, yang kemudian memicu kebingungan dan mengakibatkan penundaan proses" bagi para jemaah haji Qatar.
Al Jazeera menulis bahwa "tak adanya komunikasi dan kerja saja dari pihak Saudi berarti tak ada ibadah haji bagi warga dan penduduk Qatar pada 2017."
Niat Baik Raja Salman
Pemerintah Arab Saudi sendiri belum memberikan komentar resmi terkait keluhan Qatar ini.
Tetapi pada 17 Agustus lalu, Raja Salman sendiri memerintahkan agar perbatasan-perbatasan dengan Qatar dibuka agar para jemaah dari negeri tetangga itu bisa menunaikan ibadah haji.
Bahkan Raja Salman memerintahkan agar pesawat-pesawat pribadi dikirim untuk mengangkut jemaah haji Qatar, yang akan disambut sebagai tamu pribadi sang raja. Semua biaya juga akan ditanggung Raja Salman.
Tetapi menurut sejumlah "pengamat hak asasi menusia" yang dikutip Al Jazeera, langkah Raja Salman itu hanya sandiwara yang berupaya untuk meredam kritik internasional terhadap pemerintahan Saudi.
Nyatanya, menurut pemerintah Qatar sejak Juni lalu, ketika Arab Saudi dan sekutunya memblokade Qatar, pihaknya belum menerima jawaban apa pun dari pemerintah Saudi terkait pelaksaan ibadah haji dan jaminan keselamatan bagi jemaah asal Qatar.
Pada 5 Juni lalu Saudi dan tiga sekutunya - Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain - mengumumkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan menutup semua perbatasan serta melarang pasokan pangan dikirim ke Qatar melalui perbatasan mereka.
"Mekah bukan Milik Pemerintah"
Saad Sultan al-Abdullah, direktur kerja sama internasional pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Qatar, melemparkan kritik keras terhadap Saudi terkait masalah ini. Ia menuding Saudi melanggar hak asasi umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya.
"Seharusnya tidak percampuran antara konflik politik dengan hak alamiah serta asasi umat Islam untuk menjalani kewajiban agamanya," tegas dia, "Politik dan hak asasi manusia harus dipisahkan."
Sementara itu Abdelmajid Mrari, kepala divisi Timur Tengah dan Afrika Utara pada Aliansi Kebebasan dan Martabat yang bermarkas di Brussels, Belgia, mengingatkan Saudi bahwa kota suci Mekah adalah milik semua umat Islam.
"Mekah bukan milik pemerintahan mana pun. Mekah untuk semua umat Islam," kata Mrari lewat sambungan telepon dari Prancis kepada Al Jazeera.
"Perilaku Saudi jelas adalah pelanggaran terhadap nilai dan norma Islam, juga pelanggaran atas perjanjian serta kesepakatan hak asasi manusia internasional," tegas dia.
TERPOPULER
