DPD Golkar Patuhi Hasil Rapat Pleno DPP Tak Gelar Munaslub

Suara.com - Dewan Pimpinan Daerah tingkat I Partai Golkar dari 34 Provinsi di Indonesia mengatakan siap menjalankan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017 lalu.

"Setelah mendengarkan pertemuan secara komprehensif partai Golkar tentang keputusan rapat pleno tanggal 21 November, DPD dari 34 provinsi di Indonesia memahami dan konsisten mendukung dan melaksanakan keputusan dimaksud," kata perwakilan Ketua DPD I Golkar Ridwan Bae, usai bertemu Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar dengan seluruh Ketua DPD di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Namun, Ketua DPD Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut mengatakan DPP Parta Golkar harus mencermati kondisi yang terjadi. DPD Golkar kata Ridwan berkomitmen untuk melaksanakan hasil rapat pleno tersebut.

"Meskipun demikian tetap mencermati dinamika yang ada dengan komitmen tetap berpedoman pada AD/ART dan peraturan organisasi partai Golongan Karya," kata Ridwan.

Adapun hasil rapat pleno DPP Partai Golkar pada tanggal 21 November lalu menghasilkan lima poin. Kelima poin itu antara lain menyatakan menyetujui Idrus Marham sebagai Plt ketua umum partai hingga keluar hasil gugatan praperadilan yang diajukan Setya.

Poin lain yang disepakat menyatakan bahwa jika Setya kalah dalam proses praperadilan maka ia harus mundur dari kursi ketua umum. Jika Setya menolak, maka pleno memutuskan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum baru.