Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku telah dihubungi Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kocok ulang pimpinan DPR.
"PDIP nelpon saya, 'Presiden ini yaudahlah kita kocok ulang ya'. Gitu. Saya bilang, 'mau penambahan, kan sudah pernah dibicarakan. Mau penambahan pimpinan DPR, mau kocok ulang, itu semua harus by law. Harus berdasarkan UU," ujar Sohibul di Hotel Aston, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (2/12/2017).
Menurut Sohibul, wacana penambahan pimpinan DPR terganjal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Karena itu, kata dia perlu ada pembahasan lebih dulu.
"Kalau mau ya harus ada pembahasan. Nah sekarang mulai ada pembahasan," katanya.
"Arahnya ke pimpinan DPR, ya kita ikuti. Sudah dari kemarin penambahan pimpinan DPR itu hampir sepakat. Cuman menjadi terganjal ketika membahas tentang pimpinan MPR. Karena PDI Perjuangan kan tetap ingin juga di MPR, Gerindra juga ingin. Akibatnya kemudian, pimpinan MPR jadi seluruh fraksi dapat. Kan nggak rasional," katanya lagi.
Sohibul mengakui mundurnya Setya Novanto membuat semua fraksi kembali membahas pergantian pimpinan DPR.
"Makanya kami akan mendukung pergantian itu. Ya siapapun yang dicalonkan. Tentu kami juga minta dong, semua menghormati hak Fraksi PKS Bahwa wakil Ketua DPR itu hak Fraksi PKS," kata Sohibul.
Sohibul menambahkan dirinya juga telah dihubungi Partai Golkar. Saat itu, dia menyatakan keinginannya untuk mengganti Fahri Hamzah dari Wakil Ketua DPR. Kata Sohibul, Golkar menyatakan setuju.
"InsyaAllah. Waktu itu yang kontak saya Pak Airlangga langsung. Bahkan pak Ginanjar. Jadi saya kira mereka menyatakan siap. Ya kita percaya saja. Politik kan basisnya kepercayaan dan mudah-mudahan bisa dipercaya," ujarnya.
