Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkilfi Hasan meminta adanya pembenahan sistem politik oleh pemerintah terkait pendanaan kampanye. Ia merasa banyaknya jumlah tokoh-tokoh politik yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK disebabkan oleh negara yang enggan menanggung biaya tersebut.
"Nanti diperlukan pembenahan sistem politik yg tidak high cost seperti sekarang," katanya pada jumpa pers acara PP Muhammadiyah Halaqah Kebangsaan di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (12/4/2018).
Zulkifli menjelaskan semua dana kampanye para calon legislatif merupakan dana pribadi. Ia pun mengatakan jika sistem politik saat ini keliru.
"Sekarang ini kan pilkada biaya ditanggung sendiri. Partai tidak boleh cari uang, negara tidak membayar tapi biayanya mahal. Jadi, Cak Imin sama Romi mengatakan sudah 300 lebih y kena OTT. Kalau lebih dari separuh berarti ada sistem keliru. Nah sistem seperti apa, nah tentu diskusi lebih lanjut, " jelasnya.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun mendukung adanya reformasi dalam sistem baik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Penegakkan hukum tetap berjalan di mana kita perlu pembenahan kembali sistem pemilu pilkada dalam beberapa hal yang memerlukan reformasi tapi juga tidak kalah pentingnya pada penataan kehidupan dan penegakkan sistem hukum yang lebih objektif lagi," kata Haedar.
