Suara.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di pemerintahan kota Bandung tahu 2012-2013 diduga merugikan keuangan negara hingga Rp26 miliar, demikian kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).
"Perkiraan kerugian keuangan negaranya masih terus kita dalami, tapi untuk sementara angkanya sekitar Rp26 miliar," kata Agus.
Kerugian negara tersebut karena adanya proses pengadaan yang tidak mengikuti aturan yang ada. Setidaknya ada enam RTH yang bermasalah dalam pengadaan lahannya. Modus yang digunakan adalah berupa peningkatan harga atau mark up.
"Jadi sebenarnya ini tanahnya ada, namun prosesnya yang kurang mengikuti aturan yang berlaku sehingga mereka melakukan mark up," katanya.
KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Hery Nurhayat selaku mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan Tomtom Dabbul Qomar serta Kadar Slamet selaku anggota DPRD Bandung periode 2009-2014.
Kasus ini bermula ketika ada alokasi anggaran RTH pada APBD Perubahan (APBD-P) Kota Bandung tahun 2012 yang telah disahkan sebesar Rp123,9 miliar.
Anggaran tersebut untuk enam RTH. Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran Rp 33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran Rp 80,7 miliar.
