Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membuat tim khusus yang memantau penyerapan anggaran. Pasalnya, hingga kini serapan anggaran Pemprov DKI masih rendah.
Pria yang kerap di sapa Sani ini mengatakan, penyerapan anggaran dari tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang rendah memerlukan evaluasi khusus. Sehingga, pembentukan tim khusus dirasa perlu agar penyerapan anggaran bisa maksimal hingga akhir 2018.
"Kalau bisa segera dibentuk semacam gugus tugas untuk mengecek sejauh mana penyerapannya, kendalanya apa, sudah ada titik mana. Itu yang perlu disegerakan oleh eksekutif," kata Sani saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).
Sani menjelaskan, usulan dari dewan itu sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Menurut Sani, Anies mengaku optimis penyerapan bisa maksimal hingga akhir 2018.
"Tapi gubernur sudah memastikan bentuk tim untuk mempercepat penyerapannya. Jadi kita bisa optimislah sampai akhir tahun nanti," tutur Sani.
Sani mengakui, pihak DPRD DKI pun telah proaktif menanyakan progres penyerapan anggaran kepada Pemprov DKI. Dari pengakuan Pemprov DKI ada banyak hambatan yang dihadapi sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
"Umumnya karena keterlambatan lelang, kemudian jabatan yang belum fix, plt (pelaksana tugas)," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dihadapan DPRD DKI Jakarta. Dari hasil laporan itu Anies menyampaikan serapan belanja daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga Juni 2018 baru mencapai 28,52 persen.
Anies mengatakan, dari rencana belanja daerah 2018 sebesar Rp 71,16 triliun, sampai akhir bulan Juni 2018 baru bisa direalisasikan sebesar Rp 20,29 Triliun atau 28,52 persen. Masih ada sisa sekitar Rp 50 triliun lagi anggaran yang belum dibelanjakan.
Baca Juga: 4 Provinsi Pakai Dana APBD untuk Bantu Korban Gempa Palu
