Suara.com - Industri merupakan salah satu pilar pendorong pertumbuhan ekonomi yang strategis, namun disisi lain juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Diperlukan peningkatan pemahaman terhadap aspek lingkungan yang direalisasikan dalam bentuk pengelolaan industri yang lebih pro-lingkungan.
Salah satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong ketaatan industri terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup adalah Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan PROPER.
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengatur bahwa Pelaku Usaha adalah salah satu pemangku kepentingan yang dapat berperan dalam melaksanakan SDGs (Sustainable Development Goals). Dunia usaha dengan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya wajib berperan dalam mencapai SDGs sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing.
Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa PROPER dapat menjadi salah satu penggerak pencapaian tujuan SDGs dari sektor usaha. Hal ini sejalan karena PROPER bertujuan agar perusahaan selalu menerapkan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan serta dengan kriteria pemberdayaan masyarakat akan mampu menumbuhkan ekonomi lokal di sekitar perusahaan.
Sebagai upaya untuk mensosialisasikan peran dunia usaha terhadap pencapaian SDGs dan mengharmonisasikan upaya tersebut dalam kegiatan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, KLHK bekerjasama dengan SDGs Center Universitas Padjajaran (UNPAD) menyelenggarakan Seminar dengan tema “Kontribusi Dunia Usaha Dalam Mencapai SDGs di Indonesia” di Ruang Serbaguna, Kampus Dipati Ukur UNPAD Bandung, Jawa Barat. Seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan mengenai sejauh mana peran dan kontribusi sektor usaha Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan juga menyebarluaskan informasi tentang perkembangan praktek SDGs yang dilaksanakan oleh dunia usaha (private sector) di Indonesia, khususnya perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai peserta PROPER.
Hadir sebagai narasumber seminar yaitu Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/ Bappenas RI; Dr. Suzzy Anna (SDGs Center Universitas Padjadjaran); Ketua APPI (Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia); Ketua APBI – ICMA (Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia – Indonesian Coal Mining Association); IPA (Indonesian Petroleum Association); Ketua GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia); dan Ketua ALLIN (Asosiasi Lingkungan Ketenagalistrikan Indonesia). Sekitar 200 orang hadir sebagai peserta yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, SDGs Center di Universitas, Praktisi, Dunia Usaha, dan Mahasiswa.
Kriteria PROPER pada aspek lebih dari ketaatan mensinergikan perusahaan untuk berkontribusi dalam SDGs melalui program perbaikan yang berkelanjutan ditransformasi kedalam kegiatan pengurangan pencemar udara, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, 3R (reduce, reuse, recycle), limbah padat non B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air limbah, perlindungan keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah sebagai penggerak utama pencapaian tujuan SDGs memerlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yaitu industri (sektor swasta/bisnis), media, masyarakat, NGOs, lembaga pendidikan dan stakeholders lainnya.
Dalam sambutan pembukaan, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, M.R. Karliansyah, mengatakan “Peran dunia usaha dapat berkontribusi lebih dengan menginternalisasikan SDGs ke dalam roadmap perencanaan dan program perusahaan agar dapat mendukung dan berkolaborasi untuk pencapaian target SDGs Nasional. Seminar ini diharapkan dapat menjadi langkah awal, langkah pembuka untuk lebih mengkonkretkan, mencari sinergi dalam merumuskan peran dunia usaha dalam mewujudkan SDGs”.
Jumlah industri yang dipantau melalui PROPER pada tahun 2018 adalah 1.906 perusahaan, yang terdiri dari 916 Agro, 555 MPJ, PEM 435. Dari 437 industri calon kandidat Hijau, KLHK mencoba memetakan keterkaitan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai SDGs. Pada tahun 2018 ini, diperoleh hasil sebanyak 8.474 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs, dan dapat dinilai setara uang sebesar Rp. 38,9 Triliun. Dari 1.583 kegiatan diantaranya atau 19% menjawab tujuan SDGs ke 12 yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa efisiensi energi mencapai sekitar 273,61 juta GJ, penurunan emisi GRK sebesar 306,94 juta ton CO2e, penurunan emisi udara sebesar 18,69 juta ton, reduksi LB3 sebesar 16,34 juta ton, 3R limbah non B3 sebesar 6,83 juta ton, efisiensi air sebesar 543.399 juta m3, penurunan beban pencemaran air sebesar 31,72 juta ton serta dana bergulir pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 1.531 trilyun.
Tahun ini tercatat terdapat 542 inovasi yang berasal dari: (1) upaya efisiensi energi sebanyak 135 inovasi; (2) efisiensi dan penurunan beban pencemaran air 65 inovasi; (3) penurunan emisi 72 inovasi; (4) 3R Limbah B3 95 inovasi; (5) 3R Limbah padat non B3 53 Inovasi; (6) keanekaragaman hayati 66 inovasi; dan (7) upaya pemberdayaan masyarakat sebanyak 56 inovasi.
Bagi dunia usaha untuk dapat menjalankan SDGs, terdapat sejumlah tantangan yang dapat dikelola yaitu (1) mengapa suatu tujuan SDGs penting terhadap bisnis, (2) kegiatan atau program apa yang dapat dilakukan perusahaan, (3) kemungkinan relasi antara pencapaian suatu tujuan SDGs dengan tujuan lainnya sehingga dapat dicari kemungkinan pencapaian secara simultan atau paralel.
TERPOPULER
