Suara.com - Adanya dugaan kecurangan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tujuh negara yang telah menggelar pencoblosan membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Maruf Amin mendatangi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Kedatangan yang dipimpin Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan tersebut untuk melaporkan sejumlah dugaan kecurangan di tujuh negara yang telah menggelar pemilu.
Tim tersebut datang ke Kantor Bawaslu RI di Jakarta, Senin (15/4/2019) malam, sekitar pukul 08.40 WIB. Tim tersebut kemudian menuju Ruang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu RI untuk menyampaikan laporan tersebut.
Penyampaian laporan tersebut diterima Tim Gakkumdu tanpa disertai komisioner Bawaslu. Pertemuan tersebut berakhir setelah Tim TKN keluar dari ruangan sekitar pukul 22.30 WIB.
"Kami mendatangi Bawaslu, tujuannya melaporkan adanya dugaan kecurangan pemilu di luar negeri yang terjadi dalam beberapa hari ini," katanya.
Irfan menjelaskan informasi dugaan pelanggaran tersebut didapatkan TKN melalui media sosial, grup WhatsApp dan pengaduan secara resmi melalui posko yang dibuka.
"Sebagian besar informasi kami dapatkan dari warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. Berbagai macam bentuk kecurangan atau pelanggarannya, terutama di Sydney yang menonjol," katanya.
Di Australia, Irfan menyebutkan dugaan pelanggaran tidak hanya terjadi di Sydney, melainkan juga di Brisbane karena sebagian besar WNI yang telah terdaftar hak pilihnya seolah-olah dibatasi.
"Seolah-olah dibatasi penyelenggara pemilu di sana karena waktu, keterbatasan waktu. Padahal, mereka sudah antre begitu lama," katanya.
Baca Juga: WNI Tak Bisa Nyoblos di Sydney, BPN: Melanggar HAM
Dugaan pelanggaran juga ditemukan di Hongkong, yakni di Distrik Wan Chai dan Yuen Long dengan indikasi pelanggaran yang hampir sama dengan di Australia.
"Sebenarnya, kami temukan banyak. Ada di Belanda, Jerman, Selandia Baru. Bangladesh juga. Ada 6-7 negara. Namun, sementara paling dominan di Sydney, Australia," katanya.
Irfan juga mendesak Bawaslu untuk segera melakukan penanganan terkait dugaan kecurangan tersebut serta memastikan penyebab kecurangan tersebut.
"Kami hadir ke Bawaslu agar sebagai penyelenggara segera kroscek dan investigasi masalah ini. Apakah ada unsur kesengajaan, keterbatasan penyelenggara pemilu, atau bagaimana. Kita berikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu," katanya. (Antara)
