Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pembentukan sebuah kabinet pemerintahan itu harus melewati perjalanan yang panjang. Menurutnya, tidak bisa kabinet pemerintahan kemudian dibentuk asal-asalan kemudian meninggalkan asas ketidakadilan.
JK mengatakan bahwa untuk kepala negara terpilih akan membuat pola dari kabinet itu. Berapa partai politik yang akan memperoleh kursi dan juga berapa kursi yang akan diberikan kepada orang-orang profesional. Khusus untuk partai politik juga ditentukan sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh di DPR agar mencapai keadilan.
"Tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak kursinya itu nanti kacau yang di dalam itu," kata JK saat memberikan kuliah umum kepada peserta pelatihan Lemhanas di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (11/7/2019).
Setelah itu, kepala negara akan membawa semua unsur nusantara untuk dapat duduk bersama di kabinet mulai dari Sabang sampai Merauke. Hal itu perlu dilakukan agar bisa membangun keharmonisan di dalam suatu kabinet.
Tidak hanya asal daerah, tetapi suku, gender, bahkan agama juga diperhatikan betul kepala negara dalam memilih calon menterinya. Itulah yang dilakukan kepala negara agar menciptakan sebuah harmoni di dalam kabinet pemerintahan.
"Jadi, tidak saja asal partai, ndak. Harus ada harmonisasi baik dari harmonisasi antar wilayah dan suku, agama, politik, harmonisasi dalam tingkat kemampuan, profesionalisme," tandasnya.
