Suara.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan batal dibawa ke pembahasan ke tingkat satu di dalam rapat paripurna, Selasa (24/9/2019) besok. Artinya, RUU Pertanahan tidak akan disahkan oleh anggota dewan periode 2014-2019.
Keputusan itu diambil dalam rapat fraksi di Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (23/9/2019). Mayoritas fraksi meminta pemerintah untuk melakukan pendalaman terhadap sejumlah pasal di RUU Pertanahan.
"Rapat paripurna belum bisa memasukan agenda pengesahan karena seharusnya pengambilan tingkat satunya hari ini. Hari ini enggak jadi karena tadi minta pendalaman," kata anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Mardani menuturkan, Fraksi PKS menyampaikan delapan catatan terkait RUU Pertanahan. Ia meminta catatan tersebut harus dipenuhi pemerintah.
"Jadi secara umum, kita pengen dari UU ini ada kepastian pelaksanaan reforma agraria. Rasio gini tanah kita berat," jelasnya.
Salah satu catatan PKS adalah di dalam naskah akademik ada batasan maksimal penguasaan lahan untuk perkebunan 10.000 hektar, perumahan 200 hektar, dan pertanian 50 hektar, namun hal itu tak ada di dalam draf RUU Pertanahan.
"Itu tiba-tiba ilang semua sesudah ampres yang baru. Itu semua diserahkan kepada menteri, kok begitu besar (wewenang) yang diserahkan kepada menteri? Kami ingin legitimasinya jelas," ucap Mardani.
Senada dengan PKS, anggota Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan pembahasan RUU Pertanahan akan masuk dalam prolegnas 2020-2024.
"Menolak, jadi tidak jadi disahkan bulan ini. Nanti DPR periode yang akan datang masuk prolegnas 2020-2024, dan prolegnas tahunan 2020," ujarnya.
Baca Juga: Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Tolak RUU KPK dan RKUHP
